Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya saat mengikuti Rapat Komisi VIII DPR dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait RKAT 2025 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya menyoroti usulan biaya operasional BPKH dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2025 yang mencapai Rp 488,27 miliar. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Komisi VIII DPR dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait RKAT 2025 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dalam kesempatan itu, Wisnu menyinggung aktivitas anggota BPKH yang terpantau sering bepergian ke New York, London dan sejumlah negara di Eropa.

"Saya ini kan, sohib-nya (teman) banyak ya. Teman-teman protokol di bandara itu kan sohib semua. Dan mereka menginformasikan, ada apa BPKH itu riwa-riwi (bolak-balik) ke London, ke New york? Kita ada kerja sama apa haji ini dengan London, dengan New York," ujar Wisnu dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9/2024)

"Kita mau studi banding apa di sana? Pertanyaan saya ini mohon dijawab nanti. Kenapa begitu seringnya ada BPKH yang ke London, ke New York, ke Eropa itu ada apa? Ini kalian itu memakai dana umat loh. Mereka, para pekerja keras. Petani, nelayan, nabung sedikit demi sedikit," jelasnya.

“Kenapa begitu seringnya ada BPKH yang ke London, ke New York, ke Eropa itu ada apa? Ini kalian itu memakai dana umat loh”

Wisnu melanjutkan, dari sisi imbal hasil, BPKH merencanakan sebesar 7,6 persen. Menurutnya jika dikurangi dengan asumsi inflasi sebesar 3,5 persen maka imbal hasil hanya 4 persen. Jika dibagi per bulan, maka perkiraan imbal hasil BPKH per bulan hanya ditargetkan sebesar 0,3 persen. Sehingga, Wisnu meminta ada pertanggungjawaban sebelum RKAT disahkan oleh DPR.

Wisnu juga meminta penjelasan dari Kepala BPKH Fadlul Imansyah soal potensi pemborosan dalam operasional lembaga tersebut, khususnya yang terkait aktivitas bepergian ke luar negeri yang dilakukan anggota BPKH.

"Saya ingin kejelasan ketua, ini kenapa ini? Terjadi pemborosan yang sangat luar biasa di BPKH ini. Setengah triliun anggarannya (total usulan operasional dalam RKAT). Ini bukan uang moyang anda di sini," tegas Wisnu.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS ini menyinggung soal usulan biaya marketing dalam RKAT 2025 yang mengalami kenaikan. Ia menyebutkan, biaya marketing BPKH pada 2024 senilai Rp76,25 miliar. Lalu pada RKAT biaya marketing diusulkan sebesar Rp 93,03 miliar.

"Saya mau bertanya, di sini produk apa jasa apa yang Anda tawarkan melalui marketing Anda ini? Ayo mari kita kritisi bersama ini ketua. Coba dilihat ada biaya marketing meningkat dari Rp76,25 miliar di 2024 ditingkatkan jadi Rp 93,03 miliar," tegas Wisnu.

Sementara itu, dalam pemaparan RKAT, Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, biaya pengeluaran operasional lembaganya diusulkan naik sebesar 2,6 persen dibanding sebelumnya. Dengan begitu, usulan biaya pengeluaran operasional BPKH menjadi Rp 488,27 miliar untuk 2025. (hal/rdn)