Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto. Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta -  Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Pertamina agar meningkatkan pengawasan secara lebih ekstra terkait sistem penyaluran BBM bersubsidi. Hal tersebut ditekankan Darmadi saat merespons adanya dugaan penyaluran BBM bersubsidi bermasalah di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyebabkan kelangkaan di sejumlah titik di NTT.

Diketahui, kelangkaan BBM bersubsidi sudah lama terjadi di NTT, namun belum juga ada pembenahan dari otoritas terkait. Seperti di Pulau Timor, Belu, Kota Kupang, hingga kawasan wisata Labuan Bajo.

"Kami meminta agar Pertamina segera turun langsung ke lapangan melakukan identifikasi dan pengawasan yang kredibel. Jangan sampai kelangkaan tersebut berimplikasi serius terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di bawah," ungkap  Darmadi Durianto, dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Darmadi memandang kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah di NTT bisa jadi karena tidak efektifnya sistem pengawasan terhadap proses distribusi. Menurutnya, lemahnya sistem pengawasan proses distribusi inilah yang dapat menyuburkan praktik penyelundupan BBM ke negara tetangga.

"Sebab praktik kenakalan yang terjadi salah satunya adalah penyelundupan BBM bersubsidi sampai ke negara Timor Leste. Memang NTT, khususnya Pulau Timor ini adalah wilayah perbatasan. Tapi bukan berarti pengawasan abai sehingga banyak celah pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya.

“BBM bersubsidi ini kan untuk rakyat kecil, tapi disalahgunakan buat sektor industri. Apalagi sampai diselundupkan ke negara lain, kan keterlaluan”

Darmadi menjelaskan, kelangkaan BBM memberikan dampak dan menghantam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Masyarakat kecil seperti nelayan maupun petani terkena imbas dari  kelangkaan BBM bersubsidi dan membuat perekonomian mereka semakin menurun.

Belum lagi, kata Darmadi, sektor pariwisata pun ikut terdampak karena kelangkaan juga terjadi di kawasan Labuan Bajo. "Kita lihat dampaknya bagi rakyat kecil seperti nelayan, mereka jadi tidak bisa melaut setiap hari. Proses produksi pertanian juga begitu, petani susah mendapat BBM subsidi untuk operasional alsitan. Padahal mereka buat beli BBM subsidi syaratnya aja susah,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

“Pariwisata juga kena imbas, padahal untuk transportasi dan kebutuhan di Labuan Bajo, BBM ini sangat pokok. Akhirnya menyebabkan ketidakpuasaan wisatawan, dan menyulitkan pelaku sektor pariwisata dan ekraf, termasuk UMKM,” imbuh Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu.

Darmadi menilai, kondisi ini sudah sangat meresahkan karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara, justru menjadi korban praktik korupsi dan ketidakadilan.

“BBM bersubsidi ini kan untuk rakyat kecil, tapi disalahgunakan buat sektor industri. Apalagi sampai diselundupkan ke negara lain, kan keterlaluan. Hak-hak masyarakat kita dibajak oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab,” ujar Darmadi.

Komisi VI DPR yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor industri, perdagangan, dan BUMN ini pun meminta komitmen tegas Pemerintah mendukung pemberantasan mafia BBM bersubsidi. Khususnya, kata Darmadi, Kementerian BUMN, Pertamina dan stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan dalam pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

"Mafia BBM yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM bersubsidi adalah cerminan dari ketidakberesan pengawasan di tingkat daerah hingga pusat,” jelasnya.

“Bayangkan berapa banyak kerugian negara karena masalah ini? Berapa banyak hak masyarakat yang dirampas? Harus ada komitmen kuat dari Pemerintah dan Pertamina serta penegak hukum untuk menyelesaikan dugaan  penyalahgunaan BBM bersubsidi,” imbuh Darmadi. (biar/rdn)