Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki, kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik bidang Pendidikan Komisi X di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/08/2024). Foto : Shen/Andri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengapresiasi penggunaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjang biaya operasional maupun nonoperasional sekolah swasta di Jawa Timur. Sumber pendanaan ini diperoleh dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Jawa Timur sudah menyiapkan BPOPP untuk sekolah swasta, yang notabene (sekolah negeri) di Jawa Timur baru bisa mengakses 37 persen anak-anak usia sekolah SD-SMP-SMA. Artinya, sekitar 63 persen itu berada di swasta. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur memberikan BPOP itu juga cukup bagus,” ungkap Zainuddin Maliki kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Surabaya, Jawa Timur, Senin (26/08/2024).

Selanjutnya, Politisi Fraksi PAN ini mengungkapkan bahwa perlu dilakukan perhitungan lagi mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk operasional sekolah swasta, agar sekolah swasta tidak merasa ada diskriminasi anggaran dalam mengelola pendidikan.

“Ini harus diamati, apakah sudah cukup (bantuan pendidikan) dengan BBOPP itu tadi. Sementara, sasarannya kan mereka yang tidak belajar di sekolah swasta itu yang mendapatkan bantuan itu tapi bagaimana agar manajemen pendidikan sekolah-sekolah swasta itu secara keseluruhan itu bisa berkembang ini yang perlu dipikirkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk itu,” tambah Zainuddin.

Selain itu, Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah berharap bahwa pemerintah daerah lain bisa mencontoh Pemprov Jatim dalam memberikan pendanaan bagi sekolah swasta menggunakan APBDnya.

“Apresiasi saya untuk Jawa Timur bahwa keren banget pemerintah daerahnya peduli terhadap pendidikan dan sampai ada BPOPP itu. Nah ini menjadi suatu contoh yang baik untuk daerah-daerah lain bahwa sudah siap enggak APBD-nya diberikan ke dana pendidikan. Walaupun secara undang-undang kan sudah dibilang harus 20 pwrsen APBD itu harus diberikan kepada pendidikan,” tutup Anita. (syn/rdn)