Maknai Pangan sebagai Identitas Bangsa, Cadangan Beras Harus Bersumber dari Dalam Negeri
_K20240719071551.jpeg)
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi IV DPR RI di Gudang Bulog Jadirejo membahas tentang Ketersediaan dan Harga Pangan Strategis di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin, (15/07/2024). Foto : Hanum/Andri
PARLEMENTARIA, Riau - Pangan adalah salah satu aspek yang kerap berkaitan dengan kehidupan manusia. Urusan pangan juga menyangkut hidup-matinya sebuah bangsa, di mana komoditas beras menjadi tulang punggung dan barometer ketahanan dan kemandirian pangan negara. Mengacu hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan pun mengatakan bahwa pangan merupakan identitas bangsa, di mana masyarakat Indonesia pun memaknainya seperti itu.
Hal itu ia sampaikan usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi IV DPR RI di Gudang Bulog Jadirejo membahas tentang Ketersediaan dan Harga Pangan Strategis di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin, (15/07/2024).
"Pangan ini identitas Bangsa. Kita harus memaknai seperti itu. Kenapa identitas Bangsa? Karena apa yang kita makan di daerah itu, harus dari hasil bumi kita sendiri," jelas Politisi Fraksi PKS itu.
Dalam pertemuan, legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat I itu pun sempat menyayangkan akan adanya impor produksi pangan khususnya di Perum Bulog Kanwil Riau dan Pekanbaru. "Badan-badan Pemerintah yang mengelola pangan ini harus sudah mulai berpikir, bagaimana caranya agar stok dalam negeri itu kita harus lebih prioritaskan produksi dari dalam negeri," ucap Johan.
Karena itu, Johan berharap dengan banyaknya badan Pemerintah yang mengelola pangan, pemerintah dapat berkoordinasi dan mencukupkan stok pangan dari produksi dalam negeri hingga membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada para petani.
"Kami (Komisi IV DPR RI) akan terus mendorong, bahkan saya akan mendesak sekaligus memberikan tantangan bagi lembaga-lembaga yang mengurus pangan ini (bahwa) berani tidak mereka membuat suatu regulasi yang mewajibkan agar cadangan beras Pemerintah itu hasil dari produksi dalam negeri bukan impor," tegasnya. (hnm/rdn)
