Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan dugaan pencurian listrik di Gedung Graha Pena, Surabaya milik Dahlan Iskan.

Hal itu mengemuka saat Panja Hulu Listrik mengadakan RDP dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Dirut PLN Nur Pamudji, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (6/2).

"Saya ingin meminta penjelasan mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar, Dirut PLN Nur Pamudji, benarkah isi tulisan tabloid Sapu Jagat yang tadi saya berikan, benarkah Graha Pena mencuri listrik? Kalau benar ternyata kita telah memiliki seorang menteri yang pernah mencuri listrik," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi PAN Alimin Abdullah.

Sesuai agenda Komisi VII DPR melakukan rapat membahas verifikasi inefisiensi PLN Rp 37,6 triliun pada 2009-2010. Namun pembahasannya melebar ke dugaan pencurian listrik di Gedung Graha Pena, Surabaya.

Menurut Alimin, PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang diberikan margin oleh Pemerintah namun, ternyata kinerja sampai sekarang tidak optimal. "Banyak kontrak suplai batubara tdk diseriusi karena itu kita meminta jangan sampai lalai penggunaan BBM ini, bahkan sekarang rental semakin meningkat, jika kita buka asemua inefisiensi di tubuh PLN bisa mencapai ratusan Triliun," katanya.

Tommy Adrian Firman (F-PPP) menilai persoalan pencurian ini harus diseriusi dan jangan dianggap maen-maen oleh PLN. "Ini saya mendapat kesan PLN menutupi persoalan ini, dan tidak dapat memberikan jawaban memuaskan terkait pencurian listrik ini," ujarnya.

Sementara Ismayatun (F-PDIP) mempertanyakan kerusakan gardu PLN yang melayani Graha Pena, Surabaya, apakah gardu tersebut hanya melayani wilayah Graha Pena saja?. "Kami meminta Dirut PLN menjawabnya, apakah ada pihak yang dirugikan selain graha Pena, dan siapa saja yang harus membayar kerugian kurang bayra tersebut," ujarnya.

Menurut Ismayatun, Pihak PLN harus menjelaskan dan mengklarifikasi persoalan ini sehingga tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi.(si)/foto:iwan armanias/parle.