Banyak Kios Merasa Dirugikan, Legislator Minta PT Pupuk Indonesia Hitung Kembali Nilai Surat Tagihan

19-06-2024 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirut PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati merespon mengenai permasalahan menyangkut adanya subsidi ganda yang membuat kios-kios merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari PT Pupuk Indonesia.  Ia pun meminta PT. Pupuk Indonesia untuk menghitung Kembali nilai-nilai surat tagihan tersebut karena memberatkan para kios-kios.

 

“Banyak sekali kios-kios yang merasa dirugikan dengan adanya surat tagihan dari Dirut Pupuk Indonesia. Maka dari itu saya sarankan jalan keluarnya, apakah tidak sebaiknya menghitung ulang kembali nilai-nilai tagihan tersebut? karena ini sangat memberatkan para kios dan juga distributor. Sudah dibully, dianggap pemerasan apalagi pengembaliannya dengan harga komersial,“ ujar Endang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dirut PT. Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).


Lanjutnya, Ia juga meminta PT. Pupuk Indonesia untuk perpanjangan rentang tagihan tidak diputuskan sebelah pihak saja serta meninjau kembali jual beli yang ditandatangani oleh PT Pupuk Indonesia.
 

“Sebaiknya ada diskusi yang khusus untuk tidak memberatkan para kios-kios dan petani. Kemudian sistem data penyaluran pupuk bersubsidi ini perlu diperbaiki karena tadi dengan adanya double salur karena penebusan yang dua sistem ini sangat memberatkan para petani kita,” jelasnya.
 

Kemudian Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta pada Kementerian Pertanian untuk menghimbau para penyuluh untuk menghitung Kembali dan memantau sistem penyaluran. (rfd,gal/aha)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...