Segudang Temuan BPK dan Harapan Plt OIKN Percepat Pembangunan IKN

14-06-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ongku Hasibuan. Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menyusul mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Kepala dan Wakil Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara.

 

Menanggapi ini, Anggota Komisi II DPR RI Ongku Hasibuan meminta keduanya menuntaskan permasalahan lahan serta menggaet para investor untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Baru tersebut. Meski demikian, Ongku mengatakan pengunduran diri yang tiba-tiba ini dapat menambah deretan permasalahan di IKN. Pasalnya, segudang masalah mulai dari pendanaan, pengadaan lahan, hingga mekanisme pemeliharaan aset telah menjadi temuan BPK.

 

Sejumlah masalah mulai dari pendanaan, pengadaan lahan, hingga mekanisme pemeliharaan aset telah menjadi temuan BPK.

 

”Bahwa permasalahan IKN akan selesai dalam kurun waktu yang singkat, saya tidak yakin. Karena permasalahannya itu kan sangat kompleks ya. Banyak masalah, masalah tanah juga masih banyak persoalan, masalah kurang datangnya investor tentu juga tidak bisa berdiri sendiri, tentunya itu ada saling terkait dengan berbagai aspek. Ya mungkin aspek legislasi, aspek regulasi, juga tentu aspek kemudahan akses dan sebagainya. Itu semua juga tentu akan menjadi pertimbangan bagi para investor,” kata Ongku pada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

 

Lebih lanjut, Ongku menilai pengunduran diri ini dapat berdampak terhadap proses pembangunan, khususnya menurunkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di IKN. Untuk itu, ia mendorong Plt Badan OIKN bisa meningkatkan realisasi investasi swasta yang hingga kini dinilai masih rendah.

 

”Jadi ini tidak mudah. Ada inisiatif atau ada komitmen ingin berinvestasi di IKN, itu sudah bagus. Bahwa untuk pelaksanaannya, realisasinya masih butuh waktu, investor itu pasti akan berpikir untung ruginya buat mereka,” pungkasnya. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...