Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR bersepakat akan melakukan pendalaman Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Upaya ini dilakukan guna mempelajari sekaligus mengukur dampak yang akan terjadi dari turunnya anggaran Kemenperakraf tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membahas pendahuluan RKA K/L dan RKP tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

"Menurut saya, perlu kita gali lebih dalam mengapa terjadi penurunan anggaran tahun 2025. Padahal, pariwisata Indonesia memiliki potensi yang besar. Pagu indikatif tahun anggaran 2025 adalah Rp1,7 triliun, apabila disandingkan dengan tahun 2024. Penurunan (anggaran Kemenparekraf tahun 2025) mengerikan," ujar Agustina.

Diketahui, Kemenparekraf memperoleh anggaran sebesar Rp3,29 triliun pada tahun 2024. Akan tetapi, usai terbitnya Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025, anggaran Kemenparekraf untuk tahun 2025 menurun sebesar Rp1.7 triliun dibanding tahun 2024.

Sebab itu, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR, pihak Kemenparekraf menyampaikan bahwa telah mengusulkan tambahan anggaran sebanyak Rp3,5 triliun. Selain telah disampaikan ke Komisi X, Kemenparekraf sebelumnnya juga telah menyampaikan perihal usulan penambahan anggaran tersebut, baik kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Komisi X menegaskan agar Kemenparekraf menyiapkan data detail terkait rencana penggunaan anggaran program-program Kemenparekraf tahun 2025, terutama yang berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang pariwisata Indonesia

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyadari penurunan anggaran Kemenparekraf ini telah terjadi beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya. Pada pagu indikatif TA 2020, Kemenparekraf mengalami penurunan sebesar Rp4,8 triliun. Lalu, turun kembali pada tahun 2021 sebesar Rp 4,1 triliun. Tahun 2022, turun kembali menjadi Rp 3,8 triliun.

Kemudian, pagu indikatif Kemenparekraf tahun 2023 turun signifikan menjadi Rp3,3 triliun. Pada tahun 2024 kembali lagi mengalami kenaikan menjadi Rp3,5 triliun dan pada tahun tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun.

Sebab itu, mewakili Komisi X DPR, Agustina mengatakan akan mendukung usulan penambahan anggaran tahun 2025 untul Kemenparekraf. Walaupun begitu, ia tetap menegaskan agar Kemenparekraf menyiapkan data detail terkait rencana penggunaan anggaran program-program Kemenparekraf tahun 2025, terutama yang berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang pariwisata Indonesia. (um/rdn)