Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat diwawancarai Parlementaria. Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) gerak cepat tangani banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat (Barat). Menurut Ace, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor yang menerjang beberapa daerah di Sumbar terus bertambah.

Ace mengatakan berdasarkan laporan dari BNPB  hingga kini sebanyak 67 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 20 orang hilang. Sementara itu, 37 orang mengalami luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi.

 “Kami desak BNPB segera melakukan langkah tanggap cepat terhadap berbagai kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia terutama banjir bandang dan longsor di Sumbar,” pungkasnya dalam rekaman video yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Ace menyebutkan dampak bencana banjir bandang ini sangat berdampak di 3 Kabupaten di Sumbar, mulai Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Ia mendesak pemerintah setempat untuk memperbaiki akses jalan yang rusak untuk mendukung upaya penyaluran bantuan.

“Akses jalan yang rusak harus segera diperbaiki agar penyaluran bantuan tidak terhambat,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 67 orang. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan, jumlah korban bertambah setelah tim gabungan pencarian menemukan jenazah warga di sejumlah titik di lokasi terdampak.

“Kami maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan,” ujar Suharyanto dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Saat ini, kata Suharyanto masih terdapat 20 warga yang dilaporkan hilang akibat bencana banjir lahar dari Gunung Marapi tersebut. Selain itu, tercatat asa 44 korban luka-luka yang menjalani perawatan, dan 989 keluarga mengungsi sementara di posko darurat karena kediamannya rusak diterpa banjir.

“Kami semua di sini, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya bekerja bersama-sama, termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Di mana kami terus lakukan sampai bapak ibu ahli waris mengatakan stop baru kami berhenti,” ujar Suharyanto. (tn/rdn)