Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh diminta untuk membuat buku saku tentang plus minusnya masalah kurikulum,  jika disandingkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dianggap sudah memenuhi kriteria. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adiyanto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar pendidikan Hamid Hasan di ruang rapat Komisi X DPR Senayan Selasa (22/1) siang.

Wakil Ketua Kimisi X DPR Utut Adianto mengatakan, kalau ada buku yang simpel tapi dapat menjelaskan secara fundamental, bahwa kurikulum ini adalah perbaikan, maka dari itu juga perlu adanya sosialisasi kepada seluruh guru dan Kepala Sekolah seluruh Indonesia termasuk kepada anggota Komisi X DPR.

Utut menambahkan, buku saku yang diinginkan adalah yang simpel dan dapat dijadikan panduan serta tidak terlalu tebal cukup sepuluh halaman saja. Yang terpenting memudahkan kita untuk memahami secara fundamental tentang kurikulum.

Sementara Anggota Komisi X DPR yang lain Raihan Iskandar menambahkan, bahwa semuanya ini perlu evaluasi tentang pandangan-pandangan terhadap kurikulum ini, mengingat hal ini masih banyak yang belum dapat dijadikan pegangan Komisi X DPR. Apalagi pemerintahpun sampai sekarang belum menyerahkan data sebagai dokumen maupun grand desain kurikulum, yang ada hanyalah paparan-paparan saja.  

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Raihan Iskandar mengatakan, bahwa dengan adanya niatan pemerintah ingin merubah kurikulum tersebut dipastikan ada niatan untuk menjadikan anak-anak bangsa kita kedepan agar menjadi pandai, cerdas  serta  pintar. Namun semestinya diimbangi dengan pemahaman-pemahaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pakar Pendidikan Prof. Dr. S. Hamid Hasan pada saat memberikan paparan kepada anggota Komisi X DPR mengatakan, untuk menhadapi tahun 2020, pendidikan Indonesia harus mempersiapkan warganegara yang lebih berkualitas. Dengan demikian mereka akan mampu bersaing dengan warganegara lain untuk memasuki dunia kerja global. (Spy).