Enam Kali Pemanggilan DPR, Dahlan Tetap Mangkir

21-01-2013 / KOMISI VII

DPR kembali mengundang Mantan Dirut PLN Dahlan Iskan, namun kurang lebih 6 kali pemanggilan, Dahlan Iskan tetap mangkir dari panggilan Komisi VII DPR tersebut.

"Agenda kita kali ini masih melanjutkan rapat yang tertunda untuk meminta klarifikasi soal laporan BPK terhadap PLN tahun 2009-2010," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon kepada wartawan, di Gedung Nusantaa II DPR RI, Senin (21/1).

Menurutnya, DPR mengundang Dahlan Iskan secara pribadi dan kapasitasnya sebagai Mantan Dirut PLN. "Kita meminta Dahlan jangan mengelak sebagai Menteri mari secara ksatria dan jantan mengklarifikasi kalau merasa benar datang ke DPR jelaskan," paparnya.

Dia menambahkan, DPR tetap positif thinking terkait persoalan kerugian PLN tersebut. "Artinya kita tetap ingin mengklarifikasi jangan sampai salah klarifikasi ini," ujarnya.

Effendi mengatakan, Panja sektor hulu Listrik, dibentuk bertujuan untuk mengklarifikasi kerugian PLN yang mencapai puluhan triliun. "Kalau penyebab manusia kita ingin tahu apakah ada unsur korupsinya mari kita bicara dalam forum terbuka baru setelah match laporan ini baru kita putuskan apakah ditindak lanjuti proses hukum apa tidak, dan siapa saja yang terlibat," tegasnya.

Komisi VII DPR, lanjutnya, telah menyurati bahkan sampai ke Presiden terkait panggilan Panja PLN ini. "Kembali kita sesalkan kenapa Dahlan Iskan menghindar terus terkait laporan BPK," katanya.

Menurutnya, ada indikasi keterlibatan pihak lain yang diuntungkan didalam kasus pemborosan PLN sebesar Rp. 37 Triliun tersebut. "Ini ada unsur penyalahgunaan kekuasaan negara karena memang tidak ada post major tetapi PLN mengalami kerugian puluhan triliun, dan apakah unsur kesengajaan apa tidak," katanya.

Dia mengatakan, kalau ingin memperbaiki negara mulai dari yang kasat mata seperti persoalan PLN ini yang setiap tahun uang belanjanya berkisar Triliunan Rupiah. "Saya salut dengan Menteri lama yang terdepan dalam pembenahan BUMN, karena memang alat ukur kita itu merupakan audit lembaga negara yaitu BPK," tandasnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...