Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan saat bertukar cenderamata usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kodam Iskandar Muda, Provinsi Aceh, Rabu (06/12/2023). Foto: Bunga/nr

PARLEMENTARIA, Aceh - Komisi I DPR RI mengapresiasi komitmen Kodam Iskandar Muda dalam menjaga netralitas TNI. Netralitas TNI tersebut ditunjukkan dengan membangun posko netralitas sesuai instruksi panglima TNI untuk menerima aduan masyarakat jika ada indikasi ketidaknetralan pada TNI.

Netralitas TNI menjadi prinsip utama yang menekankan posisi non-partisan dan komitmen mereka dalam menjaga proses demokrasi tanpa adanya kecenderungan yang memihak pada entitas politik tertentu.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa saat ini Kodam Iskandar muda juga telah melakukan sosialisasi terhadap prajurit TNI, guna mengantisipasi adanya bentuk ketidaknetralan. “Seperti yang kita lihat dalam pemaparan dari Panglima Kodam Iskandar Muda. Beliau telah melakukan sosialisasi hingga ke keluarga, serta telah mendirikan posko pengaduan. Saya yakin instruksi dari Panglima TNI telah dijalankan," terang Farhan kepada Parlementaria, usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kodam Iskandar Muda, Provinsi Aceh, Rabu (06/12/2023).

Saat ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengambil langkah strategis dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertujuan untuk memastikan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Fokus utama Panja ini adalah untuk menegaskan komitmen TNI dalam menjaga netralitasnya, dengan tidak memihak atau memberikan dukungan kepada partai politik manapun, calon presiden dan calon legislatif yang diusung olehnya, serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pendekatan proaktif Komisi I dalam mengawasi dan memastikan netralitas TNI dalam urusan politik menunjukkan komitmen Parlemen untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi dan menciptakan lingkungan pemilu yang adil dan transparan. Upaya Panja ini akan menjadi kunci dalam memantau dan memastikan bahwa TNI tetap berkomitmen sebagai penjaga bangsa tanpa terlibat dalam politik partai. (blf/rdn)