Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat Rabu (6/12/2023). Foto: Saum/nr

PARLEMENTARIA, Bandung - Memasuki masa reses, Komisi VI DPR menggelar kunjungan kerja ke Kota Bandung, Jawa Barat, guna memantau kerja sejumlah BUMN demi memastikan kesiapan stakeholder menghadapi Nataru 2023. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengingatkan sejumlah BUMN untuk waspada dan tetap siaga agar Nataru 2023 berjalan dengan aman dan terkendali.

"Walaupun kegiatan serupa telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah dan BUMN, kami minta untuk tetap siaga dengan kemungkinan permasalahan yang timbul saat mobilisasi masyarakat pada Nataru 2023 ini," ucap Martin saat membuka agenda kunjungan kerja pada Rabu (6/12/2023).

"... pemerintah dan BUMN, kami minta untuk tetap siaga dengan kemungkinan permasalahan yang timbul saat mobilisasi masyarakat pada Nataru 2023 ini,"

Sejumlah BUMN yang hadir di antaranya adalah Perum Bulog, PT Sang Hyang Seri, PT Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN, PT Pindad, PT Telkom, dan PT Pos Indonesia. Sebab itu, ia berharap BUMN-BUMN yang hadir dari berbagai lini sektor ini berkomitmen penuh melakukan mitigasi untuk Nataru 2023.

Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) itu juga menekankan Kementerian Perdagangan melakukan mitigasi supaya harga kebutuhan pokok terkendali. Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterimanya, beberapa kebutuhan pokok mengalami tren kenaikan harga. Mulai dari telur, minyak goreng, cabai rawit merah dan daging ayam. 

"Pada kunker ini, Komisi IV ingin mendengar langsung dari Kementerian Dalam Negeri sejauhmana pengendalian harga kebutuhan pokok agar tetap stabil. Kami juga ingin mengetahui distribusi bantuan logistik dan pangan untuk penerima bansos," tutur Martin.

Menanggapi, Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Veri Anggriono Sutarto menyampaikan Kementerian Perdagangan hingga saat ini berupaya agar harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya tetap stabil. Di antaranya, optimalisasi pemantauan barang kebutuhan pokok harian di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) sebagai data proksi inflasi.

Selain itu, sebutnya, Kemendag juga melakukan penguatan koordinasi guna pengendalian inflasi bersama kementerian/lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait pengaturan angkutan jalan dan menjaga kondusivitas sarana perdagangan seperti pasar, gudang, pusat distribusi, sistem resi gudang, dan perdagangan melalui sistem elektronik. (ts/aha)