Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi (Rensi) Setjen DPR RI Helmizar saat memberikan sambutan di Rapat Kerja Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran serta Laporan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023, di Bandung. Foto: Nadya/nr

PARLEMENTARIA, Bandung - Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi (Rensi) Setjen DPR RI Helmizar mengatakan tujuan diadakannya Rapat Kerja Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran serta Laporan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal itu agar lebih berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan. 

"Oleh sebab itu diperlukan beberapa hal, di antaranya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka menyatukan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama di Tahun 2023 ini sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 mendatang dalam menggapai kualitas kinerja yang lebih baik," katanya usai memberikan sambutan di Rapat Kerja Monitoring Evaluasi Kinerja dan Anggaran serta Laporan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023, di Dago, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/12/2023). 

Lebih lanjut Helmizar menambahkan, di dalam sebuah organisasi yang besar seperti DPR RI, tidak bisa unit kerja berjalan masing-masing tanpa adanya sinergisitas. Sinergisitas dan kolaborasi juga komunikasi yang berjalan baik antarunit kerja dapat berdampak pada perencanaan kerja hingga proses pengawasannya. 

"Jadi kalau dia berjalan sendiri, maka akan kesulitan untuk mencapai tujuan organisasi yang besar ini. teman-teman di Biro Rensi mengusulkan harus memperkuat sinergi dan kolaborasi itu, sangat pentinglah dimulai dari proses perencanaan itu. Karena ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya hampir miriplah antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain, dan itu harus diambil satu keputusan yang tegas ini harus jalan bersama tidak boleh sendiri-sendiri. Itulah inti kolaborasi yang diharapkan ke depannya," tandasnya. 

Sinergisitas dan kolaborasi juga komunikasi yang berjalan baik antarunit kerja dapat berdampak pada perencanaan kerja hingga proses pengawasannya. 

Helmizar - biasa ia disapa - pun mengingatkan, bahwa dalam proses pelaksanaan anggaran, semua unit harus memperhatikan antara target realisasi dengan outputnya. Di mana keduanya harus sesuai dengan perencanaan awal. Apalagi seluruh proses ini terpantau melalui aplikasi internal DPR maupun aplikasi di Bappenas. 

"Dalam prakteknya itu masih ada unit kerja yang masih seperti itu. Jadi realisasinya terpenuhi tapi output dan outcome-nya itu belum terpenuhi, dan kita terpantau dengan adanya aplikasi yang ada aplikasi SAKTI maupun SEMAR maupun di Bappenas itu sendiri. Jadi kita harus cukup berhati-hati di dalam penggunaan anggaran," paparnya. 

Selanjutnya selaku Kepala Biro Rensi dirinya  mengingatkan per triwulan maupun per semester seluruh pegawai di unit kerja wajib mengisi di dalam aplikasi SICAPUT. Hal itu guna memantau output yang di-input sudah sesuai atau belum dengan realisasi yang mereka rencanakan. 

"Nanti itu jadi kita ketahuan mana sih output-output yang mereka buat dengan realisasi yang mereka inikan," ucapnya. 

Sebagai informasi tambahan berdasarkan data yang telah diterima oleh Bagian Perencanaan, Realisasi Anggaran DPR RI secara keseluruhan sampai dengan 4 Desember Tahun 2023 telah mencapai 88,13 persen atau senilai Rp 5.374.295.587.786. Realisasi oleh Satker Dewan mencapai 87,62 persen atau senilai Rp 3.874.911.293.598, dan Satker Setjen mencapai 89,46 persen atau senilai Rp 1.499.384.294.188. (ndy/rdn)