Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya Adi Putra saat mengikuti Rapat Internal Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 2024, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023). Foto: Runi/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menegaskan pihaknya menolak penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.410.000 yang telah diputuskan Komisi VIII bersama Kementerian Agama.

Pemerintah diharapkan bisa melakukan efisiensi dan negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat dicapai harga yang terjangkau, rasional, dan nyaman bagi jemaah.

Hal itu lantaran dinilai nominal tersebut masih bisa diturunkan dengan cara mengefisiensikan berbagai macam komponen biaya haji. Wisnu berharap Pemerintah bisa melakukan efisiensi dan negosiasi ulang dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat dicapai harga yang terjangkau, rasional, dan nyaman bagi jemaah.

“Mengefisiensikan berbagai macam komponen seperti penurunan biaya penerbangan, masyair, pemangkasan durasi haji serta meniadakan komponen yang tidak penting dan relevan dengan kegiatan penyelenggaraan haji,” kata Wisnu di sela-sela Rapat Internal Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 2024, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Untuk itu, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan terkait upaya penyesuaian BPIH 2024. Di antaranya mendorong agar ke depan harga komponen penerbangan dapat disesuaikan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif. Serta meminta para stakeholder untuk mampu membuat terobosan yang bisa menghasilkan harga penerbangan yang lebih wajar dan kompetitif mengingat biaya penerbangan saat ini masih terlalu mahal.

“(Juga) meminta agar regulasi zonasi lokasi perhotelan/pemukiman dihilangkan mengingat aturan ini berdampak terhadap tinggi dan rendahnya harga hotel karena peluang kompetisi yang sehat bagi hotel-hotel setara menjadi sangat terbatas, akibatnya harga-harga hotel dalam zonasi menjadi mahal,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong usulan agar durasi haji dipangkas dari 40 hari menjadi 30 hari. Sebab, ia menilai dengan pemangkasan durasi ini akan memberikan dampak secara multidimensional mulai dari biaya konsumsi, petugas haji, serta suasana psikologis jemaah dan pengurangan berbagai beban pembiayaan lain terkait yang jika ditaksir bisa menghemat hingga ratusan miliar.

“Untuk itu, secara konkret, kami mengusulkan agar pemanfaatan bandara lama dan baru di Jedah Arab Saudi lebih dioptimalkan. Sehingga, durasi pengangkutan jemaah lebih banyak hingga tidak menelan waktu hingga lebih dari 25 hari. Termasuk bandara alternatif di Thaif dan Yambo,” pungkasnya. (we/rdn)