PTBA Didorong Lakukan Efisiensi dan Ekspansi

23-11-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Harris Turino saat mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR ke Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu (22/11/2023). Foto: Safitri/nr

 

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi VI DPR Harris Turino menekankan dilakukannya efisiensi dan optimasi oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) menyikapi anjloknya harga batubara dunia guna menjaga roda perusahaan berada pada iklim yang positif. Penurunan kinerja operasional PTBA di tahun 2023 menurutnya memerlukan penanganan yang solutif sehingga pergerakan operasional PTBA dapat berangsur naik.

 

"Tentu kebutuhan energi nasional perlu dioptimalkan, tapi kata kuncinya adalah produksinya diperbesar. Kalau produksinya diperbesar, maka sisa yang bisa di ekspor juga bisa diperbesar," ucap Harris dalam keterangannya saat ditemui Parlementaria.

 

Harga batu bara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi permintaan dan persediaan, dinamika harga komoditas energi lain, kondisi cuaca, hingga situasi geopolitik.  
PTBA sendiri memiliki total sumber daya sebesar 5,83 miliar ton dan total cadangan sebesar 3,05 miliar ton dimana 65% produksi disalurkan kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di seluruh Indonesia.

 

PTBA pun diharapkan untuk tetap agile dan responsif dalam menyikapi kondisi eksternal yang fluktiatif. 

 

Pada pertemuan yang berlangsung di Palembang, Sumsel pada Selasa (22/11/2023) dengan Kementerian BUMN dan PTBA, dalam paparannya, Harris menilai PTBA memerlukan ekspansi area operasional seperti pada dermaga Kertapati, Palembang, Sumsel. Saat ini dermaga tersebut memiliki stockpile capacity sebesar 100 ribu ton. Diharapkan dengan adanya ekspansi tersebut maka PTBA dapat meningkatkan operasional produksinya.

 

"Luasan Kertapati ini hanya 10 hektare, kalau itu bisa ditambah 20 hektare, itu negara punya kok (lahan), itu kan lahanya punya PT KAI, hanya disewakan pada Semen Batu Raja tapi tidak digunakan, kan produksinya jadi bisa diperbesar," tegasnya.

 

Dalam hal ini ia pun berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. "Kita akan coba pertemukan, ketiga BUMN ini, mungkin nanti kita juga akan undang Kementerian, kalau bisa Menterinya hadir sehingga sinegritas antar BUMN bisa tercipta," tutup dia. (srw/aha)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...