Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi disela-sela Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023). Foto: Kresno/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi menyoroti sengkarut lalu lintas kendaraan truk tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Rusaknya jalan Parung Panjang karena dilintasi truk tambang tersebut dikeluhkan banyak warga yang terdampak aktivitas truk-truk tersebut.

“Bogor Barat hari ini mereka demo terhadap operasional truk yang merepotkan dan menelan banyak korban warga Bogor Barat, Parung Panjang seterusnya. Setiap tahun bahkan puluhan tahun mereka tersiksa. Saya berharap dengan terobosan revisi Undang–Undang jalan barangkali Kementerian Bapak bisa intervensi lintas koordinasi ke bawah supaya kesulitan masyarakat bisa teratasi,” kata Mulyadi dalam Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ia menyebut, banyak masyarakat melakukan aksi demo karena tersiksa dengan kondisi jalan yang rusak. Menurutnya, pemerintah harus hadir dan mengakhiri penderitaan warga. Ia pun berharap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bisa memberikan terobosan dalam mengatasi rusaknya jalan tersebut.

Banyak masyarakat melakukan aksi demo karena tersiksa dengan kondisi jalan yang rusak. Pemerintah harus hadir dan mengakhiri penderitaan warga.

Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi juga menyerahkan usulan Bupati Bogor dan berharap ada tindak lanjut oleh Pemerintah. Sebelumnya, Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian PUPR yang sedang mengerjakan perbaikan dan pelebaran ruas Sukamakmur – Sukawangi dan ruas Mengker Gunung Batu untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak Bogor.

“Saya berterima kasih dan hanya ingin mengingatkan jangan terputus pak, jika berkenan terus sampai ke Citeureup, karena itu mengakses ke Jagorawi. Jadi, kalau misalnya masyarakat yang akan wisata tentu menggunakan jalur puncak eksisting. Tapi, kalau untuk melintas bisa lewat Citeureup dan kalau boleh saya usul itu jalan nama jalannya Jalan Basuki,” pungkas Politisi Dapil Jawa Barat V ini.

Sementara itu terkait aspirasi masyarakat Parung Panjang, Menteri PUPR Basuki menyebut Jalan Parung Panjang bukan jalan nasional, melainkan jalan provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, dengan dibawanya kasus ini ke DPR RI, Basuki optimis bisa mencarikan jalur alternatif untuk memecah jalan tambang.

“Kalau yang kasusnya di Bogor Bagar ini, Parung Panjang ini saya kira saya mengikuti memang udah beberapa waktu yang lalu. Cuma itu kan jalannya bukan jalan nasional jadi bukan kewenangan langsung pada kami. Tapi dengan dibawanya kasus ini oleh bapak Mulyadi Komisi V, saya ingin mohon kepada beliau mungkin bisa mencarikan jalur alternatif yang kita biasa manfaatkan untuk memecah jalan tambang itu,” ujarnya.

Jika tidak, jelasnya, permasalahan jalan di Parung Panjang tidak akan selesai. “Karena kalau nggak, nggak akan selesai-selesai. Beliau sudah menemukan jalur alternatif di Puncak. Jadi, saya kira kita tunggu beliau mudah-mudahan bisa mencarikan jalur alternatif itu,” tandas Basuki. (tmd,ann/aha)