Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPR Aceh, serta Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR Aceh di Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Foto: Jaka/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes mendukung agar penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang rencananya dilaksanakan di Aceh dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, kehadiran PON di daerah Aceh tersebut akan mampu menstimulasi banyak hal positif di sana.

“Saya meyakini bahwa pesta olahraga nasional ini Pekan Olahraga Nasional pasti akan memberikan pengaruh pada kegairahan masyarakat untuk berolahraga. Maka olahraga masyarakat ini pasti akan akan hidup akan bangkit, juga termasuk olahraga berbasis pendidikan.” ujar Fahmi dalam Rapat Komisi X DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPR Aceh, serta Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR Aceh, terkait Konsultasi terkait Aceh sebagai Tuan Rumah pelaksanaan PON XI Tahun 2024, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

“Dan tentu di samping itu sudah kita pahami bahwa penyelenggaraan Olahraga Nasional ini pasti juga akan memberikan stimulus untuk dilihat ekonomi termasuk UMKM dan berbagai hal dan yang tidak kalah pentingnya,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.

Untuk mencapai hal itu, ia melanjutkan bahwa komisi X akan memperkuat segala hal yang terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan olahraga. Di antaranya yakni terkait anggaran. Sebab, menurutnya, tidak mungkin PON bisa diselenggarakan dengan sukses, dengan optimal kalau anggaran ini tidak memadai.

“Maka komisi X berdiri pada posisi, kita akan support dan kita sudah usulkan kenaikan anggaran. tetapi tentu ini harus terus ditindaklanjuti dalam konteks penggunaan anggaran,” tegasnya.

Penyelenggaraan PON 2024 di Aceh, selain persoalan anggaran, juga perlu memperhatikan aspek situasi perpolitikan di Indonesia. Sehingga, agenda prestisius tersebut tidak terpecah ke dalam urusan di luar olahraga.

Selain itu, dirinya melihat bahwa waktu penyelenggaraan PON perlu diperhitungkan dengan baik. Pasalnya, setelah tahun 2023 berakhir, menurutnya bulan-bulan selanjutnya akan sangat hingar-bingar dengan kondisi perpolitikan Indonesia. Baik itu pileg, pilpres dan kemudian Pilkada.

“Jangan sampai momen yang gilirannya bisa puluhan tahun itu ya lalu diselenggarakan dengan tidak optimal, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi situasi dan kondisi,” pesannya.

Ia berharap, diskusi mengenai PON dapat dibahas lebih lanjut guna mencari waktu yang tepat sekaligus mencari solusi guna meningkatkan anggaran. “Sehingga stakeholders penyelenggaraan PON ini benar-benar fokus dan tumpah, tidak terpecah-pecah dalam berbagai macam kegaduhan dalam politik dan sebagainya,” tutupnya. (hal/rdn)