Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses dengan perwakilan Kementerian Pertanian, Kadisnak Jatim dan stakeholder terkait di Balai Besar Veteriner Faema Pusvetma, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (21/10/2023). Foto: Safitri/nr

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritisi adanya usulan penggantian (replacement) sapi perah penyintas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui kran impor. Ia menegaskan, sebaiknya usulan yang berasal dari oleh Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Indah Aryani itu, dapat ditunda.

Hal itu karena hingga hari ini persoalan PMK masih belum menemukan solusi yang komprehensif. Johan sampaikan ini saat pertemuan Kunjungan Kerja Reses dengan perwakilan Kementerian Pertanian, Kadisnak Jatim dan stakeholder terkait di Balai Besar Veteriner Faema Pusvetma, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (21/10/2023).

"Seharusnya kita tahan dulu (usulan itu), kan sampai hari ini kita belum menemukan secara komprehensif bagaimana kita menyelesaikan persoalan PMK ini. Masih ada daerah (kategori) merah (PMK), belum ada hijau dan masih kuning saja," tegasnya kepada Parlementaria.

Dalam paparannya, Indah menjelaskan kebutuhan impor sapi perah dikarenakan dampak PMK di Indonesia kian terasa khususnya bagi para peternak. Walaupun sedang dalam masa recovery, sapi perah penyintas PMK akan mengalami perubahan produksi susu, di mana hewan tersebut akan sulit untuk kembali seperti saat normal. Tak hanya itu, PMK juga turut berpengaruh pada kemampuan reproduksi sapi. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kuantitas produksi.

Dalam hal ini, Johan menyatakan bahwa akan lebih baik jika sistem pengelolaan ternak di Tanah Air diperbaiki terlebih dahulu sebelum memilih opsi impor. "Kita mencoba mengembangbiakkan dulu (sapi perah) yang ada di dalam negeri. Karena memang awal mula penyebaran PMK ini kan karena kita kecolongan terhadap lalu lintas hewan-hewan ternak yang datang antar negara," ucapnya.

Lebih lanjut, Politisi Frakai Partai Keadilan Sejahtera itu menilai hewan ternak impor memiliki resiko yang besar dalam penyebaran penyakit. Bahkan, menurutnya bukan tidak mungkin selain PMK, ternak yang didatangkan melalui impor berpotensi membawa penyakit lainnya.

"Jangan pula kita ingin mengimpor ternak dari luar. Karena kan kita tidak tahu pasti sehat tidaknya ternak yang didatangkan, bisa saja disana klaim sehat, tahu-tahu setelah beberapa waktu sampai di sini (Indonesia) dia sakit. Makanya yang impor ini kita tunda dulu, dan kita lebih mengoptimalkan potensi peternak dalam negeri," jelasnya.(srw/rdn)