Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan dan Luar Negeri akan bertolak ke Palestina. Keberangkatan Komisi I ke Palestina ini dalam rangka untuk mendukung Palestina dan mendorong terciptanya kesepakatan damai, terutama di Jalur Gaza.

Rombongan yang akan dipimpin oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dan diikuti oleh 12 "Misi kunjungan ini adalah untuk memberikan dukungan moral dan politik kepada bangsa Palestina, khususnya di Gaza yang terus-menerus menghadapi tekanan militer dari Israel. Sekaligus berbicara dengan sejumlah pihak untuk mendorong solusi damai," kata Mahfudz, di Gedung Nusantara III DPR, Senin, (26/11).  

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, mengatakan, pihaknya membawa misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan. Mereka mendukung adanya gencatan senjata antara Palestina dan Israel. “Kami menekankan pihak Israel tidak menghambat rencana masuknya Komisi I ke Ramallah," tegasnya.

Mahfudz menjelaskan, keberangkatan delegasi ini pekan depan akan diawali dengan kunjungan ke Kairo, Mesir. Di sana, tim akan bertemu dengan Perdana Menteri Mesir dan Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir. Kunjungan ke Mesir dilakukan karena negara itu dinilai memiliki peran yang semakin penting dalam mencari solusi konflik Palestina-Israel.

"Kami juga akan mendorong Presiden Mursi mengambil inisiatif konkret dan positif untuk memperkuat eksistensi negara Palestina merdeka sekaligus roadmap perdamaian Palestina-Israel," kata Mahfudz.

Dari Kairo, rombongan ini akan menuju Gaza dan direncanakan bertemu langsung dengan Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyya. Di Gaza, Komisi I DPR akan mengunjungi rumah sakit bantuan rakyat Indonesia dan akan menyerahkan bantuan dana.

Selanjutnya, rombongan Komisi I juga akan bertolak ke Amman, Jordania, untuk bertemu dengan Duta Besar RI di Amman yang juga membawahi Palestina untuk mengonfirmasi rencana pemerintah membuka kantor perwakilan RI di Palestina. Keberadaan kantor perwakilan sangat penting artinya bagi penguatan dukungan politik Indonesia dan bagi eksistensi negara Palestina merdeka.

"Ini manifestasi dari konstitusi dan kebijakan politik luar negeri kita. Makin cepat terwujud makin baik," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Di Amman, delegasi juga akan bertemu dengan Ketua Parlemen Palestina dan pejabat pemerintah Jordania. Lalu delegasi akan masuk ke Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Mahmud Abbas dan parlemen Palestina. "Kami harus melewati administrasi Israel untuk masuk ke Ramallah. Mudah-mudahan tidak ada hambatan," katanya.

Kunjungan ke Ramallah di Tepi Barat itu, kata Mahfudz, sangat penting untuk mendorong rekonsiliasi antara dua aktor politik utama Palestina, yaitu Fatah dan Hamas. Sementara Palestina saat ini dibelah dua oleh Israel, yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza. Direncanakan delegasi juga akan ke Jerusalem untuk berdialog dengan tokoh-tokoh lintas agama yang mendukung perdamaian di Palestina.

Komisi I DPR juga rencananya akan mendatangi Israel. Namun, Mahfudz mengakui pihaknya hingga saat ini belum melakukan komunikasi dengan pemerintah Israel. "Secara resmi kami belum ada pembicaraan dengan pemerintah Israel, tapi kami coba komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang beragam lintas agama dan lintas ideologi juga," kata Mahfudz.

Keanggotaan Palestina di PBB

Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN Muhammad Najib juga menegaskan, selain sebagai upaya memberikan dukungan dan bantuan kepada rakyat Palestina, Komisi I DPR juga akan menggalang dukungan bagi keanggotaan Palestina (non-state member) di PBB.

"Tanggal 29 November ini Presiden Abbas akan mengajukan kembali Palestina sebagai non-state member satu tingkat di atas observer (kepada PBB). Upaya ini tahun lalu belum berhasil diharapkan tahun ini berhasil, di sini kontribusi nyata Indonesia diharapkan bisa menggalang baik sebagai negara ASEAN maupun negara non-blok," tegasnya

Diantara negara ASEAN yang belum menyatakan dukungan terhadap Palestina untuk menjadi anggota PBB non-state adalah Singapura dan Thailand. Sementara di luar itu masih banyak beberapa negara non-blok yang juga belum menyatakan dukungan.

"Singapura dan Thailand belum memberi dukungan dan negara non-blok masih banyak lagi. Kami dengar dari Kemenlu sudah ada sejumlah negara yang akan memberikan dukungan tambahan baru, sehingga diharapkan kali ini sukses," jelas Najib. (as)/foto:iwan armanias/parle.