Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X, di Kota Malang, Rabu (4/10/2023). Foto: Bianca/nr

Tragedi Stadion Kanjuruhan telah berlalu satu tahun yang lalu. Namun, hingga kini, penyelesaian hukum atas insiden yang terjadi pada laga antara klub sepakbola asal Malang, Arema dengan rivalnya Persebaya Surabaya tersebut hingga kini belum juga tuntas. Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan mengatakan masih ada berbagai masalah yang belum terselesaikan. 

"Kita sudah dapat informasi dari Sekda, mereka (korban tragedi Kanjuruhan) masih menyampaikan aspirasi-aspirasi, bahkan kata Pak Sekda (korban Kanjuruhan) demo. Saya tanyakan apakah masalahnya, masalahnya adalah bantuan yang dijanjikan untuk rehabilitasi para korban (belum tuntas diberikan)," jelasnya kepada Parlementaria saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X, di Kota Malang, Rabu (4/10/2023).

Mendengar hal tersebut, Sodik mengatakan Komisi X mendorong diberikannya Kartu Indonesia Pintar, hingga bantuan sosial lainnya kepada para korban. Ia pun menekankan agar Pemkot Malang dapat memprioritaskan bantuan yang harusnya diberikan kepada keluarga-keluarga korban tersebut.

"Kawan kita yang Dapil di sini, memberikan solusinya dengan memberikan KIP dan nanti akan kita dorong juga dari Kementerian Sosial, bantuan-bantuan PKH dan lainnya. Saya sampaikan (kepada) Pak Sekda m untuk diprioritaskan pada keluarga-keluarga korban," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ke depan, Sodik berharap apa yang menjadi rekomendasi Komisi X dapat menjadi acuan bagi sepakbola Indonesia. Yakni kepatuhan terhadap standar FIFA, profesionalisme manajemen sepakbola Indonesia, hingga integrasi dasar panitia dengan petugas keamanan setiap ada pertandingan. (bia/rdn)