Habiskan Biaya Triliunan, Komisi VI Harap Pembangunan KEK Kesehatan Sanur Segera Terselesaikan

05-10-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VI dalam rangka pengawasan terkait pengembangan Pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali, Rabu (4/10/2023). Foto: Runi/nr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal menjelaskan bahwa bahwasanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, merupakan KEK Kesehatan pertama yang ada di Indonesia. Hal itu, menurutnya, membuktikan komitmen Pemerintah agar bisa menyerap para wisatawan domestik dari Indonesia yang biasanya memilih berobat keluar negeri, namun sekarang bisa difokuskan di Indonesia sendiri.  

 

Karena itu, tambahnya, KEK Kesehatan Sanur dapat menjadi jawaban atas banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk mendapatkan perawatan medis ke luar negeri karena keterbatasan fasilitas kesehatan di Indonesia. Hekal berharap hadirnya Rumah Sakit Internasional Bali mampu menjawab bahwa Indonesia mempunyai RS bertaraf internasional yang tidak kalah dengan kualitas di luar negri.

 

"Sekarang kita fokuskan pembangunan kawasan KEK Kesehatan dan juga sarana dan prasarana yang ada di kawasan tersebut (agar) bisa segera selesai pembangunanya. Mudah-mudahan dengan hadirnya rumah sakit di Bali ini, yang dibangun Indonesia Healthcare Corporation (IHC) dengan biaya investasi kurang lebih Rp2,1 triliun, juga disiapkan beberapa hotel oleh PT Hotel Indonesia Natour (PT HIN) dengan menggunakan biaya investasi senilai Rp1,7 triliun diharapkan pembangunan tersebut  mampu mencapai target investasi dengan nilai Rp25 Triliun,” pungkasnya usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi VI dalam rangka pengawasan terkait pengembangan Pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali, Rabu (4/10/2023).

 

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengharapkan hadirnya destinasi KEK Kesehatan di Sanur Bali ini menjadi andalan destinasi di kawasan Asia kedepan. Selain rumah sakit, hadir juga sejumlah klinik, seperti klinik kecantikan, klinik stem cell, klinik hair transplant dan kemudian ada juga rumah untuk orang orang lansia.

 

"Saya cukup bangga melihat progress pembangunan seperti dikatakan dalam pemaparan hotel sudah sekitar 69 persen dan rumah sakit sudah 49 persen. Mudah-mudahan ini bisa cepat terselesaikan perlu kerja keras dan komitmen yang kuat agar ini bisa segera terwujud dan segera diresmikan. Pasalnya pembangunan tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, mencapai angka triliunan", jelasnya.

 

Adapun dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berdasarkan penilaian dari Mayo Clinic sebagai organisasi kesehatan AS Amerika bertujuan agar mencapai kualitas, keamanan, dan pengalaman pasien dengan standar internasional tertinggi. Sehingga, diharapkan pelayanan dari dokter-dokter di luar bisa mentransfer ilmu kepada dokter Indonesia.

 

“Di sisi lain perlu juga mencari tahu alasan mengapa pasien-pasien atau masyarakat di Indonesia lebih percaya berobat keluar negeri, menurut saya persoalan ini sudah menjadi penyakit lama, padahal RS di luar (negeri) tidak (selalu) lebih baik daripada di dalam negeri. Namun, mengapa pasien-pasien di dalam negeri lebih puas berobat keluar, merasa mendapatkan pelayanan dan treatment yang bagus, diagnosa yang tepat sehingga rela mengeluarkan biyaya yang tidak sedikit, mungkin hal seperti itu  harus ada perbaikan,” jelasnya.

 

Karena itu, ia menginginkan masyaraka Indonesia bisa diberikan pelayanan yang sama dengan hadirnya rumah sakit internasional karena memiliki peralatan canggih terbaru serta menghadirkan dokter terbaik dalam negeri yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan dokter asing dalam rangka mewujudkan transfer knowledge. Sehingga, RS dalam negeri tidak kalah fasilitas maupun tenaga medisnya dengan luar, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri,” ucap Politisi Dapil Jawa Tengah IX. (rni/rdn)

BERITA TERKAIT
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...