Anggota Tim Pengawas Pengelolaan Wilayah Batas Luar DPR RI RI Yohanis Fransiskus Lema saat mengikuti Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah di Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023). Foto: Mentari/nr

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Pengelolaan Wilayah Batas Luar DPR RI RI Yohanis Fransiskus Lema menilai Inpres pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan memberi penegasan pada negara untuk hadir sampai di wilayah pelosok perbatasan. Sehingga menurutnya, wilayah batas terluar ini harus berdaulat.

“Kita harus bisa pastikan bahwa yang namanya beranda depan ini tidak boleh kumuh, jorok dan kotor dan tidak boleh miskin maka ketika kita bicara soal kedaulatan atau sovereignty,” ungkap Yohanis dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah  dengan agenda Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024 di Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Lebih lanjut ia menilai bahwa indonesia tidak bisa semata mata berpatokan pada keamanan konvensional meski ada polri dan TNI. Sebab jika bicara soal prosperity, ancaman dapat dilihat dalam bentuk selain fisik, salah satunya yakni kemiskinan. “Maka Inpres ini memberi judul percepatan pembangunan ekonomi,” terangnya.

Ia pun menilai, bahwa penjelasan pemerintah selama ini berdasarkan pemaparan sebelumnya terkesan sangat state centric karena belum terlihatnya keberpihakan dan pendekatan yang lebih ke arah society centric yang berfokus pada pemberdayaan serta pelibatan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi.

“Saya kasih contoh soal NTT misalnya NTT itu Angka kemiskinan di atas 20% dan masyarakat di wilayah perbatasan itu itu rata-rata miskin semua. profesi mereka yang utama adalah petani peternak dan nelayan. kalau kita mau memberi harkat dan martabat kepada wilayah perbatasan kita mestinya intervensi kebijakan itu pada sektor-sektor yang terkait dengan hajat hidup mayoritas masyarakat di perbatasan," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Maka dari itu, dirinya menyetujui apabila pendekatan dalam pengelolaan masyarakat di batas luar Indonesia bersifat bottom up. Terlebih, menurutnya memang setiap perbatasan punya persoalannya masing-masing sehingga pendekatannya juga kontekstual. “Betul pembangunan manusia pasti dasarnya kesehatan Pak Menteri Kesehatan. pendidikan yes tetapi ekonomi mereka ini harus juga bisa kita gerakkan,” pungkas politisi asal NTT ini. (hal/aha)