Komisi II DPR Belum Setujui Pagu Anggaran Setkab Tahun 2013

08-10-2012 / KOMISI II

 

Terhadap pagu anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2013 sebesar Rp219.367.030.000,- dan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar Rp5.967.543.000,- Komisi II DPR RI belum dapat menyetujuinya dan meminta kepada Sekretariat Kabinet untuk segera menyampaikan data yang lebih rinci (satuan 3) untuk selanjutnya dibahas kembali pada tanggal 12 Oktober 2012 oleh Komisi II DPR RI dan Sekretariat Kabinet dengan menghadirkan Sekretaris Kabinet.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa, saat RDP dengan jajaran Sekretariat Kabinet dan Ombudsmasn RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/10).

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi II DPR RI menyetujui realokasi anggaran sebesar Rp792.274.000,- yang berasal dari efisiensi belanja perjalanan dinas pada pagu anggaran Tahun 2013 Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Selanjutnya terhadap pagu anggaran ORI sebesar Rp 67.676.739.000,-, Komisi II DPR RI menyetujui untuk ditetapkan sebagai pagu definitif Tahun 2013 ORI.

“Terhadap usulan tambahan anggaran Tahun 2013 ORI sebesar Rp10.000.000.000,- untuk belanja operasional dan pegawai di 10 kantor perwakilan Ombudsman, Komisi II DPR RI dapat menyetujuinya dan menugaskan Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk membawanya ke dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI,”terang Agun.(nt) foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...