Komisi II DPR pada prinsipnya menyetujui usulan tambahan anggaran KPU Tahun 2013 sebesar Rp8.097 triliun untuk kegiatan Tahapan Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013.

“Namun Komisi II meminta KPU untuk melakukan optimalisasi anggaran terhadap kegiatan sosialisasi. Selanjutnya Komisi II DPR RI menugaskan kepada Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk membawanya ke pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI,”kata Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja saat membacakan kesimpulan rapat dengan KPU dan Bawaslu, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/10).

Selanjutnya, Komisi II DPR RI menyetujui realokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari belanja perjalanan dinas ke belanja modal sebesar Rp18 Miliar dan menyetujui pagu anggaran KPU Tahun 2013 sebesar Rp1.1 Triliun untuk ditetapkan sebagai pagu definitif KPU Tahun 2013.

Terkait usulan realokasi anggaran dan kebutuhan anggaran tambahan KPU untuk pengadaan tanah dan pembangunan Graha Pemilu, jelas Hakam Naja, Komisi II DPR RI akan terlebih dahulu mengagendakan pertemuan dengan Sekretariat Negara dan instansi terkait lainnya guna membahas pemanfaatan aset milik negara terkait dengan kebutuhan kantor untuk Graha Pemilu

Dalam kesimpulan lainnya, Komisi II DPR RI menyetujui realokasi anggaran Tahun 2013 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 1 Miliar  dan menyetujui pagu anggaran Bawaslu Tahun 2013 sebesar Rp106 Miliar untuk ditetapkan sebagai pagu definitif Bawaslu Tahun 2013.

“Terhadap usulan tambahan anggaran Bawaslu Tahun 2013 sebesar Rp3.8 Triliun untuk kegiatan Tahapan Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013, Komisi II DPR RI menugaskan kepada Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk membawanya ke pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI,”terang Hakam Naja.(nt)foto:wy/parle