Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Polda NTB dan Kanwil Kemkumham NTB, di Lombok, NTB, Kamis (25/5/2023). Foto: Bianca/nr

Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berjalan baik. Ia menegaskan baiknya situasi keamanan dan ketertiban tersebut lantaran Kepolisian Daerah NTB telah bekerja maksimal dengan melakukan berbagai program. Program-program tersebut dinilai cukup mumpuni dalam mengurangi gangguan-gangguan keamanan yang terjadi di provinsi yang membawahi 8 kabupaten dan 2 kota tersebut.

"Alhamdulillah dari (paparan) Kapolda, mereka sangat concern terhadap Kamtibmas dan terutama untuk daerah wisata, mereka memiliki program-program yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolda. (Program-program) itu cukup mumpuni dan sangat signifikan mengurangi gangguan-gangguan ketertiban dan keamanan (di NTB)," ujar Sari Yuliati kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Polda NTB dan Kanwil Kemkumham NTB, di Lombok, NTB, Kamis (25/5/2023).

Diketahui, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata. Salah satunya, destinasi wisata prioritas Mandalika yang kemudian dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta destinasi wisata alam lainnya. Melihat potensi pariwisata tersebut, potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di NTB menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

Legislator Dapil NTB ini menambahkan maksud kunjungan Komisi III ke NTB tersebut juga untuk memastikan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, terlaksana dengan baik. Sehingga, multiplier effect dari program-program tersebut dapat dirasakan khususnya oleh masyarakat NTB khususnya, serta umumnya masyarakat Indonesia.

"Kami hadir ke sini untuk (memastikan) semua program dari Pak Presiden itu berjalan lancar, apalagi seperti Mandalika sudah menghabiskan duit yang banyak dari APBN dan juga dari sumber-sumber lainnya. Sehingga kita juga harus memastikan keberlangsungan program tersebut. Sehingga manfaat program tersebut benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia, khususnya bangsa Indonesia yang ada di Nusa tenggara Barat," jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. (bia/rdn)