Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia. Foto : Dok/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data kebutuhan nasional terlebih dahulu baru melakukan impor beras. Hal itu disampaikan Riezky saat menanggapi pernyataan Mendag Zulkifli Hasan yang berencana membuka opsi kembali mpor beras guna antisipasi kelangkaan pangan akibat fenomena El Nino.

”Dari awal Komisi IV mendorong supaya ada sinkronisasi data kebutuhan dan hasil produksi. Dan antisipasi climate change itu dirasakan oleh hampir semua wilayah bahkan beberapa titik sudah muncul hotspot (titik panas). Ini yang memang harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Terkait dengan apakah wajar atau enggak (impor beras), kita harus menjustifikasinya melalui data, oke hari ini luas tanah berapa hasil produksinya berapa, kan gitu. Nah pertimbangannya Kemendag, kebutuhan nasional seperti apa?” jelas Riezky saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, di Jakarta, Selasa, (23/5/2023).

Perihal sinkronisasi data ini, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyampaikan Komisi IV sudah melakukan rapat dengan tiga Kementerian/Lembaga (K/L), yakni Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog, namun terjadi perbedaan data antar K/L. Sebab, tegasnya, persoalan data ini terkait persoalan hulu ke hilir. Di sisi lain, berdasarkan rapat Komisi IV, terdapat perbedaan data kebutuhan beras di tiga K/L tersebut.

“Makanya kan saya selalu bilang selama datanya tidak benar maka output kebijakannya pun tidak akan baik. Ini harapan kami di Komisi IV dengan fungsi pengawasan kita berharap supaya data ini bisa disinkronisasi,” jelas Politisi Fraksi Partai Nasdem ini.

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya telah melakukan upaya antarpemerintah (G to G) untuk menjaga ketersediaan beras. Hal itu agar dapat memenuhi kebutuhan nasional di tengah cuaca panas saat ini dan El Nino pada Juni 2023 yang dapat menurunkan produksi pangan. Dia mengatakan, impor beras akan diberlakukan jika pada saatnya memang diperlukan.

“Beras kita harus G to G (antarpemerintah) memesan barang dari sekarang, agar itu menjadi stok kita sehingga nanti kalau kita kurang, itu tersedia. Begitu juga hasil pertanian lainnya,” kata Zulkifli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/5/2023).

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) berencana membentuk gugus tugas untuk menghadapi cuaca ekstrim El Nino. Gugus tugas berbasis wilayah penting untuk segera dibentuk. Setiap wilayah membutuhkan penanganan yang berbeda.

“Ada wilayah kategori hijau yang tidak terdampak sehingga produksinya tidak terganggu. Tapi ada juga wilayah kategori kuning dan merah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Setiap pemerintah daerah harus jeli membaca kebutuhan wilayahnya,” jelasnya. (we/rdn)