Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska saat mengikuti pertemuan bersama mitra kerja Komisi IX di Kantor Bupati, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Senin (8/5/2023). Foto: Kiki/nr

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mendukung peningkatan kualitas SDM di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Danau Toba. Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja untuk mendidik keterampilan masyarakat menjadi tenaga kerja yang profesional. Khususnya untuk dilibatkan dalam kegiatan pariwisata.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI ke Kabupaten Toba. Kunjungan ini mengingat Danau Toba telah ditetapkan sebagai ‘Destinasi Pariwisata Super Prioritas’  pada tahun 2021.

“Selama ini yang dilakukan di sini baru pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata sementara pembangunan bidang sumber daya manusianya belum disentuh sama sekali.” ujar Darul Siska saat pertemuan bersama mitra kerja Komisi IX di Kantor Bupati, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Senin (8/5/2023).

Ia mencontohkan saat gelaran Kejuaraan Dunia F1 Powerboat pada waktu lalu seharusnya tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumatera Utara. “(Tetapi) mereka masih mendatangkan tenaga yang melayani wisatawan yang dilibatkan dalam kegiatan event internasional itu masih didatangkan dari luar,” ujar Politisi Fraksi Golongan Karya itu.

Lebih lanjut, Darul Siska dalam kesempatan yang sama juga mengutarakan harapannya agar fasilitas kesehatan di Sumatera Utara juga dapat ditingkatkan.

“Karena mungkin saja tamu-tamu dari berbagai negara, dari berbagai daerah, datang ke sini kalau (mereka) mengalami kecelakaan atau sakit, tentu harus diberikan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang baik,” ujarnya.

Terakhir, Darul juga menyoroti pentingnya jaminan perlindungan para tenaga kerja. Karena, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat yang terdiri dari 19 menteri, jaksa agung, 3 kepala badan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) serta pejabat daerah di antaranya 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota untuk mendukung optimalisasi Program Jamsostek guna mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya.

“Sehingga tulang punggung keluarga kalau terjadi apa-apa, tidak menimbulkan kemiskinan baru,” tutup Darul. (qq/rdn)