Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI ke Gedung Perpustakaan Umum Saija Adinda. Foto: Anne/nr

Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno menyoroti permasalahan minimnya jumlah tenaga pustakawan secara nasional. Ia mengatakan, masalah kurangnya tenaga perpustakaan menjadi krusial di tengah keprihatinan literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Dia menyebutkan, skor kemampuan membaca anak Indonesia berada pada dalam urutan 6 (enam) terbawah dari 80 negara berdasarkan survei yang diadakan oleh Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018. Kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada skor 371, sementara rata-rata skor negara OECD adalah 487.

"Perpustakaan tidak mungkin berjalan tanpa disiplin ilmu Perpustakaan. Karena itu, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini juga harus membuat formasi untuk tenaga pustakawan," ujar Rano Karno usai Kunjungan Kerja Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI ke Gedung Perpustakaan Umum Saija Adinda, di Jl. Rt Hardiwinangun, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (6/4/2023).

Rano menyampaikan, ada tiga komponen yang diperlukan untuk meningkatkan literasi yaitu aktor, kultur dan infrastruktur. Dalam hal ini, aktor adalah pustakawan yang memiliki kompetensi dalam mengelola perpustakaan. "Jadi bagaimana bisa meningkatkan literasi, jika perpustakaan tidak dikelola oleh pustakawan," beber Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Rano mengungkapkan, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X bersama Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando sebelumnya, dikemukakan Indonesia masih kekurangan jumlah pustakawan sebanyak 439.680 orang. Jumlah tersebut meliputi semua jenis perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan umum, khusus, sekolah negeri, swasta, maupun perguruan tinggi.

Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus berlangsung, karenanya pemerintah harus segera mengambil langkah strategis melalui kebijakan rekrutasi dan sistem pembinaan pustakawan yang terstruktur. Hal ini agar keberadaan perpustakaan sebagai jantung pendidikan masyarakat dapat sinergis dengan tantangan dan perkembangan tuntutan di era global.

Sisi lain, lanjut dia, sumber daya pustakawan saat ini rata-rata berada di atas usia 50 tahun dan banyak yang akan memasuki masa pensiun sehingga perlu regenerasi. Dirinya juga menyarankan, kelembagaan perpustakaan sebaiknya jangan digabung dengan arsip. Karena hal itu berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda.

Selanjutnya, Rano Karno mengemukakan harapan tersedianya akses internet untuk publik, bantuan untuk pengembangan literasi digital, pengembangan serta pelatihan bagi tenaga perpustakaan, hingga pentingnya kolaborasi antara perpustakaan, lembaga pendidikan dan perusahaan. (ann/aha)