Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023). Foto : Devi/Man

Perpustakaan adalah tonggak vital yang berperan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa Indonesia. Demi cita-cita tersebut menjadi nyata, maka perlu dukungan setiap stakeholder untuk menyediakan anggaran, alokasi sumber daya tenaga pengelolaan perpustakaan, dan penajaman kompetensi melalui pelatihan.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023). Dukungan stakeholder yang dinilai harus terlibat salah satunya pemerintah daerah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

“Mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PANRB serta para kepala daerah seluruh Indonesia untuk membuka formasi kebutuhan ASN untuk prodi Ilmu Perpustakaan dalam rangka memenuhi tenaga kebutuhan pustakawan di berbagai jenis perpustakaan yang ada. Pemerintah daerah sebaiknya mewujudkan alokasi anggaran melalui APBD untuk pembudayaan kegemaran pembaca,” ucap Vanda.

Perlu diketahui, berdasarkan informasi yang ia terima, satu tenaga pengelola perpustakaan bisa melayani kurang lebih 5900 orang. Padahal, menurut International of Library Associations and Institutions (IFLA) seharusnya satu tenaga pengelola perpustakaan idealnya melayani 2500 orang. Di sisi lain, dirinya juga menyayangkan para kepala daerah belum memprioritaskan peran perpustakaan dalam alokasi anggaran dana desa.

“Pemerintah daerah perlu mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung percepatan peningkatan literasi. Ini kan sudan berlandaskan pada Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk peningkatan sumber daya kualitas warga desa melalui pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (ts/aha)