Kebakaran Kilang Pertamina Dumai, Legislator Pertanyakan Manajemen Perusahaan

02-04-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam. Foto: Oji/nr

 

Belum lekang dari ingatan, luka masyarakat sekitar Depo Pertamina Plumpang akibat ledakan yang terjadi pada 3 Maret 2023 lalu, Pertamina didera kecelakaan lagi dengan meledaknya kilang Pertamina di Dumai, Riau.

 

Dalam keterangannya di media massa, Kapolres Dumai, AKBP Nurhadi Ismanto membenarkan ledakan tersebut terjadi pada Minggu ini, (2/4/2023). Ledakan tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga bergetar kuat dan runtuhnya plafon masjid yang berada pada radius 3 KM.

 

Dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Minggu (2/4/2023), Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam memberikan tanggapan. Ia mempertanyakan kesiapan perusahaan yang dipimpin oleh Komisaris Utama, Basuki Tjahya Purnama itu dalam melaksanakan operasinya. 

 

Apalagi perusahaan pelat merah itu punya portofolio yang baik juga merupakan perusahaan multi nasional yang membangun jejaring bisnis tidak hanya di Indonesia namun juga di beberapa negara lain seperti Aljazair, Malaysia, Irak, Kanada, Prancis, Italia, Namibia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Venezuela bahkan hingga ke Angola. Akuisisi dan pengelolaan lapangan migas overseas dilakukan PT Pertamina Internasional EP untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

 

Jika menilik 5 tahun ke belakang, di bawah kepemimpinan Ahok, unit bisnis Pertamina di dalam negeri mengalami rentetan kecelakaan kerja. Mulai dari kebakaran kapal di Teluk Balikpapan (Maret 2018), kebakaran Kilang Pertamina Balongan (Maret 2021), Kilang Cilacap (November 2021), Kilang Pertamina Balikpapan (Maret 2022), kebakaran Depo Pertamina Plumpang (Febuari 2023) hingga yang terakhir ledakan di Kilang Dumai Riau (Maret 2023). 

 

Syaikhul yang merupakan Legislator Fraksi PKB itu sangat menyayangkan kecelakaan ini bisa terjadi betubi-tubi. “Kita pertanyakan kerjanya Komisaris Utama sebagai wakil dari pemegang saham (BUMN),” ujarnya. Ia bergusar heran mengapa perusahaan nasional yang mendunia bisa memiliki track record manajemen resiko yang sangat buruk. “Pak Ahok kerjanya apa ya? Atau jangan-jangan Pak Ahok sudah kerja tapi gak digubris sama Direksinya?" tukasnya. (mh/aha) 

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...