DPR Akan Bahas Lebih Rinci Dana Pemilu 2014

11-09-2012 / KOMISI II

Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membahas lebih rinci terkait usulan anggaran KPU yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 8.097.195.723.000, serta Pagu anggaran sementara KPU tahun 2013 sebesar Rp. 1.144.809.875.000.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat RDP dengan KPU dan Bawaslu, di Jakarta, Selasa malam, (11/9).

Dalam kesimpulan lainnya, terhadap pagu anggaran (sementaraTahun 2013 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 106.600.000.000,- dan usulan tambahan anggaran Bawaslu Tahun 2013 sebesar Rp 3.953.131.816.000,- yang akan dialokasikan untuk pembentukan pengawas pemilu, pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu legislatif, dan pembentukan Sekretariat Bawaslu, Komisi II DPR RI dan Bawaslu akan membahasnya secara lebih rinci pada pembahasan selanjutnya.

Selanjutnya, Agun menambahkan bahwa dalam  rapat selanjutnya KPU dan Bawaslu harus memaparkan secara detail soal anggaran yang dibutuhkan menjelang Pemilu 2014. Hal tersebut dimaksudkan agar pemilu menghasilkan wakil-wakil rakyat  yang berkualitas.

"Maka harus dipaparkan tentang besaran biaya kebutuhan KPU yang mencapai 8 triliun dan Bawaslu sebesar 3,9 triliun, seperti apa yang mereka ajukan," tuturnya.(nt), foto : wahyu/parle.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...