Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan jajaran Eselon I Kemenparekraf, Selasa (28/3/2023). Foto : Devi/Man

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki berharap penanganan wisatawan asing yang tidak menghormati kebijakan, peraturan, sekaligus nilai-nilai kebudayaan daerah di Bali dapat ditindaklanjuti dengan mengedepankan prinsip kerja sama lintas sektoral. Hal ini menjadi penting agar kesamaan persepsi untuk melindungi Indonesia menjadi sama dan kasus-kasus yang terjadi saat ini tidak terulang kembali.

“Maka, perlu ada koordinasi dengan lintas sektoral untuk menghadapi wisatawan yang menjadi pelaku seperti yang terjadi di Bali. Saya kira, harus ada kerja sama seperti dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pemerintah Daerah setempat supaya wisatawan memahami nilai-nilai budaya yang ada di negara kita,” tanggap Zainuddin saat ditemui oleh Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan jajaran Eselon I Kemenparekraf, Selasa (28/3/2023).

Perlu diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster mengambil keputusan tegas kepada sejumlah Warga Negara Asing/Wisatawan Mancanegara yang berperilaku tidak tertib, tidak disiplin, mencoreng citra dan kualitas pariwisata Bali, sekaligus mencoreng budaya Bali. Seperti, penangguhan Visa On Arrival (VOA) dan deportasi. Keputusan ini diambilnya lantaran ia tidak ingin pariwisata Bali direndahkan. Dirinya pun juga tidak ingin harga diri Bangsa Indonesia, terutama Bali menjadi disepelekan.

Mengetahui pernyataan tersebut, Zainuddin ingin semua pihak memahami terkait keputusan yang diambil oleh Gubernur Bali Wayan Koster. “Saya kira, Pak Gubernur sudah mempelajari dan memahami dinamika di daerahnya. Saya kira pemerintah (pusat) perlu mempertimbangkan (keputusan) gubernur,” politisi Fraksi PAN itu. (ts/rdn)