Pengadaan Vaksin Flu burung Rugikan Negara Rp. 468 Miliar

11-09-2012 / B.A.K.N.

          

          BAKN meminta Pimpinan DPR menindaklanjuti  hasil penelaahan BAKN DPR RI atas pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Ditjen Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kementerian Kesehatan  2008-2011 kepada KPK karena telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 468.98 Miliar

            Demikian salah satu kesimpulan hasil penelaahan BAKN terkait Ditjen Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kemenkes periode 2008-2011 yang dibacakan oleh Ketua BAKN Sumarjati Arjoso dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR, Selasa, (11/9).

           Menurut Sumarjati, terdapat persoalan hilangnya potensi penerimaan pajak dalam pengelolaan APBN dan APBD tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 368 Miliar, Terdapat kesalahan pengenaan jenis pajak Rp. 20.24 Miliar, tarif pajak sebesar Rp. 2.62 Miliar, penetapan dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 11 Miliar, dan terakhir tidak melakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 334 Miliar.

       Dia menambahkan, terkait pengadaan barang dan jasa, PNBP dan rekening di Kementerian Pendidikan nasional diduga terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp. 309.7 Miliar.  “Hasil telaahan BAKAN tersebut diharapkan fungsi dan peran BAKN DPR RI dapat lebih maksmal terutama dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...