Pemda NTB Perlu Terbitkan Regulasi Penggunaan Produk Sapi Lokal untuk Pelaku Usaha Wisata

19-02-2023 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja (Kunker) masa reses Komisi IV DPR RI ke Lombok Tengah, Provinsi NTB, Jumat (17/2/2023). Foto: Anju/nr

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi NTB untuk menerbitkan regulasi penggunaan produk lokal, seperti daging sapi, kepada pelaku usaha pariwisata dan perusahaan. Hal ini mengingat adanya Program 1.000 Sapi Desa di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

“Kebetulan ada Wakil Bupati untuk melakukan, atau mengedarkan, atau menerbitkan regulasi bahwa setiap hotel, atau ressort, atau tempat wisata, dan yang lainnya, atau perusahaan, itu harus menggunakan produk lokal. Jadi, harus menggunakan produk lokal, termasuk daging di situ,” ucap Anggia Erma Rini saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin rapat Kunjungan Kerja (Kunker) masa reses Komisi IV DPR RI ke Lombok Tengah, Provinsi NTB, Jumat (17/2/2023).

 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyoroti adanya kebutuhan Program 1.000 Sapi Desa. “Kita (menyampaikan) salah satu rekomendasi yang sangat kuat, tentu harus ada jalannya, juga agak susah. Jadi kebutuhan jalan usaha tani, kebutuhan air untuk memberikan minum sapi (pipanisasi) itu juga sangat tinggi,” ucapnya. 

 

Anggia juga memuji soal kualitas produk 1.000 sapi desa yang dinilai bagus. “Namun, memang offtaker (penadah) belum berkembang dan ketersediaannya juga belum berkembang begitu,” katanya. 

 

Sebagai informasi, Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Lombok Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungannya tersebut Komisi IV DPR RI mengunjungi gudang Bulog untuk memastikan ketersediaan beras, meninjau Program 1.000 Sapi Desa dan pembudidayaan ikan nila. (aas/rdn)

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...