Sugeng Suparwoto: Pendirian Pabrik Semen Perlu Dimoratorium

19-02-2023 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat diwawancarai usai memimpin pertemuan dengan Direksi PT. Semen Tonasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2023). Foto: Husen/nr

 

Produksi semen nasional ternyata melimpah hingga over supply (kelebihan suplai). Saat ini produksinya sudah mencapai 119 juta ton. Sementara kebutuhan di dalam negeri hanya 60 juta ton. Dengan fakta ini, perlu ada kebijakan moratorium pendirian pabrik semen baru, agar produksi semen nasional bisa terserap maksimal.

 

Demikian diungkap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin pertemuan dengan Direksi PT. Semen Tonasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2023). "Terjadi over supply hingga 50 persen. Inilah yang akan kita carikan solusi, karena tingkat deman belum pulih secara baik. Malah terjadi penambahan pabrik seperti di Kalimantan. Kesimpulan kita nampaknya harus ada kebijakan moratorium, karena sudah ada over supply yang besar."

 

Dikemukakan Sugeng, masih ada investasi asing pada industri semen di Indonesia. Walau orientasi produksinya untuk ekspor, tetap saja kelak ada kebocoran yang masuk ke pasar domestik, sehingga produksi semen kian melimpah dan mengancam industri semen nasional. Di sinilah maratorium pabrik semen perlu dilakukan. "Betul kita perlu investasi asing. Tapi, kalau investasinya itu mematikan industri di dalam negeri yang sudah ada, saya kira perlu dikaji dengan sangat serius," ucapnya.

 

Pada bagian lain, politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, kebutuhan energi bagi industri semen sangat tinggi. Selama ini pabrik semen banyaj menggunakan batu bara sebagai bahan baku energinya. Harga batu bara untuk semen masih USD90 per metrik ton. Pihaknya mengaku akan meninjau DPO (domestic price obligation) untuk industri semen ini. Harga energi untuk kebutuhan produksi semen perlu dikaji lagi. "Semen sebagai soko guru industri dalam negeri tidak boleh mendapat kesulitan-kesulitan di tengah kompetisi yang luar biasa. (mh/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...