Butuh Kerja Keras Turunkan Angka Stunting

16-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Munchen/nr

 

Untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen seperti dicanangkan pemerintah, butuh kerja ekstra keras. Sosialisasi masif kepada para ibu muda dan calon pengantin harus pula digencarkan. 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menuturkan hal ini saat diwawancara Parlementaria, Kamis (16/2), via Whatsapp. Seperti diketahui, pemerintah berhasil menurunkan angka stunting dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Pada 2024, pemerintah menargetkan angka stunting di Tanah Air turun menjadi 14 persen. 

 

"Untuk sampai 14 persen butuh kerja ekstra yang melibatkan semua pihak tidak saja pemerintah pusat tapi juga Pemda hingga aparat desa. Dari sisi realita sudah cukup bagus dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen. Ini buah kolaborasi dan kerja keras," nilai Rahmad. Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya stunting pada anak, salah satunya kemiskinan dan pernikahan dini. 

 

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, pada 1000 hari pertama usia anak, harus betul-betul tercukupi gizinya untuk mencegah stunting. Namun, pada anak usia 2 tahun yang mengalami stunting, kesembuhannya tidak bisa maksimal. Mungkin hanya sekitar 20 persen saja. Untuk itu, ia menyerukan agar semua pihak memberi perhatian serius atas kasus ini. Di Indonesia sendiri ada enam provinsi yang angka stuntingnya tinggi, yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, NTB, Sumatera Barat, dan Kaltim. 

 

"Yang di atas 2 tahun, saya kira peluang untuk sembuh dari stunting cukup berat, 20 persen saja. Selama 1 setengah tahun ini kita harus fokus pada dua hal. Pertama, promotif preventif stunting kepada ibu-ibu muda dan calon-calon pengantin. Kedua, kita fokus juga ke 1000 hari pertama dari mulai dinyatakan positif hamil sampai 2 tahun. Kita dampingi terutama dari keluarga miskin. Siapa yang dampingi, ya kepala desa, RT/RW, dan Posyandu. Kita bisa bergotong royong," urai Rahmad. (mh/aha)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...