Target Partisipan Pemilu 2024 Milenial & Kaum Difabel Diutamakan untuk Ditingkatkan

14-02-2023 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Irwan Ardi Hasman saat mengikuti pertemuan di Kantor Walikota Bogor, selasa (14/02/2023). Foto: Kresno/nr

 

Anggota Komisi II DPR RI Irwan Ardi Hasman mengatakan target tingkat partisipan pemilihan umum (pemilu) kaum difabel yang sebelumnya mencapai 84% disarankan untuk dapat ditingkatkan. Dimana target berikutnya bagi anak muda milenial dan kaum difabel lebih diutamakan agar mencapai level partisipan sebesar 90%.

 

"Memang ada kendala untuk kaum difabel di pemilu sebelumnya, akan tetapi persentasenya tidak terlalu besar, mungkin kemaren banyak mengenai kaum millennial atau anak-anak muda ini partisipasi untuk pemilunya masih kurang, sekarang ini sosialisasinya harus lebih gencar supaya menarik minat anak-anak muda untuk ikut partisipasi menggunakan haknya di pemilu nanti," ujar Irwan di Kantor Walikota Bogor, selasa (14/02/2023).

 

Menurutnya kontur tanah dan padatnya wilayah Kota Bogor harus diantisipasi untuk membantu para difabel dalam melaksanakan hak politiknya pada saat Pemilu 2024. "Saya berharap untuk kedepan di 2024 ini TPS-TPS itu dirancang sedemikian rupa dipilih lokasi-lokasi yang familiar untuk orang-orang difabel, jadi tidak menyulitkan seperti naik tangga Dan sebagainya," ujar Irwan.

 

Begitu juga dengan huruf braille, menurut Irwan hal ini juga perlu disediakan untuk tunanetra sehingga memudahkan untuk pelaksanaan para difabel untuk menggunakan hak politiknya di Pemilu serentak 2024. (eno/aha)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...