Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri saat RDP Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan membahas program kerja Tahun 2023 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Foto: Devi/Man

Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek semakin mengedepankan upaya transisi ekonomi hijau khususnya pada moda transportasi (transportasi hijau) di kawasan perkotaan.

Tujuannya, untuk pencegahan dan penanggulangan krisis iklim sebagaimana telah diterapkan di Perancis yang mewajibkan warganya beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti kereta untuk beberapa rute jarak pendek demi mengurangi emisi karbon.

Irene mengemukakan hal ini saat RDP Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan membahas program kerja Tahun 2023 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Turut hadir secara virtual Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian seluruh Indonesia.

"Baru-baru ini, di Perancis tengah krisis iklim sehingga mengeluarkan peraturan melarang warga negaranya menggunakan pesawat terbang dengan jarak tempuh kurang dari 3 jam dan mewajibkan warganya beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti kereta untuk beberapa rute jarak pendek demi mengurangi emisi karbon. Hal ini tentu menjadi kiblat yang baik bagi Indonesia yang telah menyetujui dan menyepakati ekonomi hijau sebagaimana diprioritaskan Presiden Jokowi," ujar Irene.

Selain itu, Legislator Dapil Maluku Utara ini mengharapkan, transportasi seperti kereta api dan bus semakin ramah disabilitas serta ramah gender. "Saya adalah seorang ibu yang baru saja melahirkan dan tentu sangat kerepotan bagi saya ketika usia hamil 7 bulan naik peron kereta api atau pergi ke terminal dengan tanjakan. Nah, itu yang hamil saja membayangkannya susah, apalagi teman-teman disabilitas," ungkap Irene. 

Padahal, tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, seharusnya pembangunan harus ramah untuk semua kalangan. Terlebih, indikator kesuksesan suatu negara bukanlah diukur banyaknya warga yang menggunakan transportasi pribadi. Akan tetapi, kesuksesan dilihat dari semakin besarnya angka warga yang menggunakan transportasi umum.

"Jadi, saya kembali menegaskan ke depan Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bisa mengarahkan anggaran dan kebijakan itu untuk menjawab tantangan dan semakin menghadirkan transportasi umum yang ramah gender, khususnya kaum perempuan serta teman-teman disabilitas. Hal ini secara umum yang ingin saya sampaikan," pungkas Irene. (pun/mh)