Mitigasi Bencana di Indonesia Pekerjaan Rumah Eksekutif dan Legislatif

20-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. Foto: Runi/rni

 

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai bahwa Indonesia merupakan daerah yang rawan terjadi bencana. Pasalnya, terdapat beragam bencana yang rawan terjadi di Indonesia mulai dari Gempa Bumi, Tsunami hingga abrasi. Karena itu, menurutnya untuk memitigasi hal tersebut, sudah sewajarnya menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia.

 

"Jadi Indonesia ini kan ‘supermarket’ bencana karena Indonesia ini memiliki ragam kebencanaan dari tsunami, gempa bumi, banjir, abrasi dan lainnya," kata Selly dalam keterangan yang diterima tim Parlementaria, Kamis (19/01/2023).

 

Lebih lanjut, Selly menuturkan antisipasi maupun mitigasi bencana ini tentu perlu menjadi prioritas bersama oleh Pemerintah dan DPR supaya masyarakat menjadi semakin waspada terhadap bencana. Selly pun menekankan bila masyarakat yang berada di daerah rawan bencana supaya tidak mengalami kebencanaan tersebut jadi mereka perlu direlokasi dari daerah rawan tersebut.

 

"Misalnya, masyarakat yang berada di sekitar pesisir dan pegunungan tentu hal tersebut penting untuk keselamatan masyarakat itu sendiri," tuturnya.

 

Politisi Fraksi PDIP tersebut menilai, kolaborasi antara berbagai pihak perlu dilakukan dengan tujuan keselamatan masyarakat bisa terjamin oleh negara. Sehingga, menurutnya, tugas BNPB dalam hal ini adalah secara aktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.

 

"Jadi Komisi VIII DPR dan BNPB ini berkolaborasi untuk upaya meminimalisir terjadinya bencana," paparnya.

 

Selly pun menekankan untuk mengantisipasi bencana alam tersebut, meskipun kondisi alam belum tentu selalu bisa diprediksi. Ia juga menyatakan, anggaran yang tersedia untuk penanggulangan bencana alam perlu untuk dimaksimalkan oleh pihak terkait.

 

 "Anggaran untuk sosialisasi tentu perlu dimaksimalkan dan komunikasi antara berbagai sektor perlu untuk dilakukan," pungkasnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jamaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...