Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto : Oji/mr

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengapresiasi langkah proaktif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan jajarannya menangkap oknum pelaku beking penambangan liar (illegal ming). Mulyanto menilai keputusan tersebut merupakan upaya positif Kepolisian untuk menghilangkan desas-desus dan keresahan di masyarakat terkait tambang ilegal, salah satunya di Kalimantan Timur.

Mulyanto berharap Kapolri dapat mendalami melalui penyelidikan komprehensif, sehingga dapat dipastikan perihal yang terjadi terkait tambang ilegal ini. “Kita perlu mengurai persoalan tambang ilegal ini. Jangan sampai barang tambang ilegal disulap menjadi legal lalu diperdagangkan. Akhirnya yang rugi negara, tidak mendapat royalti pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” tegasnya dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Jumat (25/11/2022).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menambahkan, praktik penambangan ilegal ini sangat merugikan. Karena penerimaan negara menjadi ‘zero’ atau nihil, sementara yang menikmati adalah penambang ilegal dan para bekingnya, yakni aparat penegak hukum itu sendiri. “Ini kan ironis. Jadi langkah Kapolri ini sangat baik, untuk selanjutnya dilakukan pengusutan dan langkah penegakan hukum lainnya,” imbuh Mulyanto.

Mulyanto berharap Kapolri dapat mengusut jaringan oknum pelindung penambangan liar ini. Pemeriksaan jangan hanya berhenti di Ismail Bolong dan nama-nama yang pernah disebutkan. Kapolri harus dapat mengungkap semua jaringan mafia penambangan ilegal secara transparan. “Ini momentum yang bagus bagi Kepolisian untuk bersih-bersih. Efeknya sangat bagus. Selain untuk memperbaiki citra kepolisian, upaya ini juga bermanfaat untuk menyelamatkan aset sumber daya alam nasional,” tandas Legislator Dapil Banten III tersebut. (sf/aha)