Manajemen Distribusi Bantuan Harus Merata bagi Korban Gempa Bumi Cianjur

27-11-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat diwawancarai usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Cianjur dan Kepala BNPB beserta jajarannya. Foto: Aisyah/nr

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menekankan manajemen distribusi bantuan harus merata bagi korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Diah usai melakukan pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VIII DPR RI dengan  Bupati Cianjur dan Kepala BNPB beserta jajarannya dalam rangka meninjau penanganan gempa bumi Cianjur di Posko Komando Tanggap Darurat Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

 

“Mitra Komisi VIII ada di area penanganan bencana Kabupaten Cianjur gempa bumi yaitu BNPB, Kementerian Sosial, dan ada juga beberapa lembaga amil zakat yang dikoordinir oleh Baznas dan juga Kementerian Agama. Tadi ada beberapa problematika yang tentu juga jadi pertanyaan masyarakat. Salah satunya menyangkut koordinasi bantuan logistik serta pola kerja BNPB dan BPBD,” ungkap Ketua Tim Kunspik tersebut kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan, Jumat (25/11/2022).

 

Politisi PDIP ini juga menyampaikan keprihatinannya mengingat banyaknya korban anak-anak yang jumlahnya 37 persen dari total korban meninggal. Selain itu, Diah mengaku khawatir dengan keberadaan anak-anak dan kaum lansia di tenda-tenda pengungsian yang butuh perlindungan khusus dan harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda.

 

“Kita lihat banyak bantuan dari masyarakat, ini manajemen distribusinya tentu harus merata. Pendistribusiannya dapat mengandalkan dari struktur birokrasi dari kabupaten kecamatan dan kelurahan, kemudian diteruskan oleh jaringan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Sejauh ini memang mungkin ada dampak dari akses jalan dan keterjangkauan, namun apabila dalam waktu serentak (bantuan) ini  bisa menjangkau semuanya,” tambahnya.

 

Terakhir, Diah berharap bantuan ini tidak hanya material dan logistik saja, namun juga bantuan spiritual dan juga rehabilitasi psikososial. Termasuk juga kebutuhan konseling bagi pengungsi khususnya anak-anak sebagai cara untuk memulihkan trauma usai bencana. (ais/rdn)

BERITA TERKAIT
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...