Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu saat melakukan pertemuan dengan Bupati Bangkalan, di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (24/10/2022). Foto: Nadia/Man

Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) pemerintah. Oleh sebab itu, harus ada target pembangunan yang direncanakan pengembang. Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu mengatakan, dari beberapa objek yang ada di Bangkalan yang masuk dalam Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, semuanya harus dibuat timeline secara spesifik, termasuk di dalamnya penggunaan anggaran pembangunan tersebut.

"Karena itu model pembangunannya, kan, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Oleh karena itu, nilainya itu Rp20 triliun yang Pelabuhan Tanjung Bulu. Itu, kan, perlu jelas berapa, apa yang harus dikerjakan daerah, apa yang harus dikerjakan pusat, dan apa yang harus dikerjakan badan usaha. “Anggaran Rp20 triliun bukan anggaran yang kecil. Maka meskipun jangka waktunya panjang, itu perlu sebuah time schedule timeline yang jelas dan pemetaan anggarannya juga harus jelas," katanya usai melakukan pertemuan dengan Bupati Bangkalan, di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (24/10/2022).

Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga menanyakan, mengapa ada banyak objek yang dijadikan pelabuhan sebagai penyangga dari Pelabuhan Tanjung Perak. Dimulai dari Pelabuhan Tanjung Bulupandan, lalu Pelabuhan Socha, Telaga Biru, bahkan ada pembangunan Islamic Science Park (Islamic Centre) Bangkalan. Menurutnya, dari banyaknya objek tersebut dan seiring sudah dikeluarkannya Perpres, maka seluruh perencanaan dan anggaran harus disusun dan dibuat sedetail mungkin.

"Oleh karena itu, saya tadi menanyakan dan supaya ini betul-betul berjalan tidak hanya sekadar yang sudah diputuskan oleh Presiden, tapi betul-betul semuanya menjadi satu kesatuan yang punya niatan untuk betul-betul merealisasikan itu. Karena itu, rentang waktunya cukup panjang, maka ini perlu segera dibuat timelinenya, time schedulenya, supaya kita sebagai anggota komisi juga jelas ingin menganggarkan sekian, ingin memperjuangkan anggaran itu. Tapi, tahun berapa, apa yang diadakan, itu harus jelas," ungkapnya.

Sri juga mengingatkan, jika betul nanti sudah ada pelabuhan di Bangkalan, maka kesiapan dan kekuatan jembatan Suramadu juga perlu diperhitungkan kembali, mengingat yang akan lewat di jembatan tersebut adalah Peti Kemas yang secara beban cukup berat. "Jembatan itu kan juga perlu dihitung. Bagaimana kemampuan Jembatan Suramadu yang nanti akan dilewati peti kemas yang tentu ukurannya berat. Itu setidaknya harus dipertimbangkan juga," tutupnya. (Ndy/mh)