Miris Petani Buang Hasil Panen Raya, Daniel Johan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi

28-09-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyesalkan peristiwa dibuangnya hasil panen raya oleh petani di daerah Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah lantaran merugi dan tidak terserap pasar. Para petani di Bener Meriah dan Aceh Tengah tersebut membuang hasil pertanian berupa tomat ke tempat sampah karena sebagian hasil panen mereka tidak terjual saat memasuki panen raya. Total hasil panen raya itu mencapai 200 ton lebih. Oleh karena itu, Daniel meminta pemerintah melakukan intervensi.

 

Asosiasi Pedagang Sayur setempat menjelaskan para pedagang bingung mau menjual tomat itu kemana karena harga tomat di tingkat petani Bener Meriah dan Aceh Tengah yang merupakan sentra hortikultura hanya Rp1.000-Rp1.500 per kilogram atau mengalami penurunan dibandingkan bulan lalu yakni Rp2.500-Rp4.000 per kilogram. Tomat hasil pertanian pun banyak membusuk di gudang karena tidak terserap pasar.

 

“Miris sekali menyaksikan petani membuang hasil panen rayanya. Kami berharap pemerintah memberi perhatian dan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal serupa terjadi lagi. Sebenarnya masalah seperti ini sering terjadi. Kita ketahui beberapa waktu lalu juga petani di Jawa merusak tanaman sawi-nya karena harga saat panen sangat anjlok. Kurangnya antisipasi dari pemerintah merugikan para petani,” kata Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (28/9/2022).

 

Untuk itu, Daniel berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang tepat sehingga petani tidak terus merugi. Apalagi, kenaikan harga BBM bersubsidi, pupuk, hingga obat-obatan tanaman pangan memperberat beban hidup para petani di berbagai daerah. Daniel juga mendesak pemerintah mencari terobosan dan inovasi untuk memudahkan penyerapan hasil pertanian. Mengingat, ancaman krisis pangan global sudah di depan mata.

 

“Intervensi pemerintah pusat dan daerah dengan membangun gudang berpendingin dengan kapasitas di atas 200 ton sangat dibutuhkan para petani untuk menampung hasil pertanian seperti tomat dan produk hortikultura lainnya,” imbuhnya. Selain itu, Daniel mendorong Pemerintah pusat dan daerah untuk menarik investor yang mampu mendirikan pabrik pangan olahan berbahan tomat tak jauh dari kawasan itu. Akses untuk distribusi hasil pertanian dan ekosistem permodalan yang berkelanjutan dinilai juga perlu disiapkan bagi petani pangan.

 

“Edukasi pemanfaatan marketing berbasis digital mesti digalakkan agar para petani atau kelompok tani mampu memanfaatkan teknologi terkini dalam memasarkan hasil pertaniannya, tanpa harus menunggu para pedagang konvensional menyerap hasil pertanian di daerah tersebut,” urai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

 

Di samping itu, Daniel juga meminta agar infrastruktur logistik hasil pertanian terus ditingkatkan guna memperlancar arus distribusi bahan pangan dari lokasi produsen ke konsumen di wilayah lain. Bahkan, menurutnya, keran pasar ekspor harus dibuka pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan penyerapan hasil panen petani tanaman pangan.

 

“Tantangan yang ada saat ini bisa menjadi peluang jika para petani atau kelompok tani mampu mengelolanya secara optimal, tentu saja dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan akademis, pihak swasta, dan stakeholder terkait lain,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I ini. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...