Hidayatullah Soroti Ketidaksinkronan Target Pembangunan Bappenas dengan Implementasi Kebijakan

13-09-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah saat menghadiri Rapat Kerja bersama dengan Menteri Bappenas/Kepala PPN, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022). Foto : Mentari/mr.

 

Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menyoroti ketidaksinkronan antara target pembangunan yang dicanangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Seharusnya target pembangunan yang telah dicanangkan Bappenas, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dapat mengembalikan capaian pembangunan yang pernah diraih sebelum masa pandemi.

 

Sehingga, rencana kerja Tahun 2023 harus mendukung, minimal bisa kembali kepada beberapa indikator sebelum pandemi. Misalnya indikator mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, hingga angka pengangguran terbuka.

 

"Tetapi kami melihat ini yang tidak begitu menyambung. Misalnya, yang kita lakukan di 2023  justru yang kita lakukan adalah mendistribusikan anggaran kita ke IKN, kereta api cepat, atau menarik subsidi apakah itu semua ada kaitan dengan upaya kita mengembalikan posisi kita sebelum pandemi?" tegas Hidayatullah dalam Rapat Kerja bersama dengan Menteri Bappenas/Kepala PPN, di Ruang Rapat Komisi XI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

 

Contoh lain, misalnya, Indonesia pernah berada menjadi upper middle income country pada 2020. Namun, saat pandemi melanda, Indonesia turun kelas menjadi negara lower middle income country. Hal itu disebabkan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US$3.870, dari GNI per kapita pada tahun 2019 yang sebesar US$4.050.

 

"Nah ini kan sesuatu yang konkrit yang harus kita kerjakan yang semua perencanaan yang kita lakukan dan action yang dilakukan itu harus mengarah ke sebelum pandemi. Tetapi ini kita lihat tidak nyambungnya apa yang kita lakukan dengan keinginan kita dengan RPJMN itu," ujar Politisi PKS tersebut.

 

Karena itu, ia berharap, jika target pembangunan RPJPN pada 2045 masih terlampau jauh, paling tidak ia berharap bagaimana mengakhiri tahun 2024 lebih dekat kepada target RPJMN 2025-2029. "Tentu kita harus melihat, apakah sudah semakin dekat atau jangan-jangan malah jalan di tempat?" tutupnya. (rdn/aha)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...