Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo. Foto: Oji/nvl

Sekali lagi kritik tajam atas diskursus kenaiklan harga BBM bersubsidi mengemuka. Pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi bila kebocoran subsidi yang selama ini terjadi dibenahi secara maksimal.

Kritik ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria, Rabu (31/8/2022). Pemerintah dinilai Sartono belum menjalankan langkah konkrit dengan mencegah kebocoran subsidi BBM yang lari ke sektor industri besar. Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada 1 September 2022.

“Apabila langkah mencegah kebocoran telah dilakukan dengan maksimal maka diyakini angka subsidi dapat ditekan. Apabila kebocoran ini ditekan, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan,” tegas politisi Partai Demokrat itu. Ia mengingatkan, dampak kenaikan harga BBM akan menciptakan efek berantai terutama peningkatan inflasi. Apalagi, harga barang kebutuhan pokok sudah naik.

“Harga-harga sudah naik, BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10 persen. Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7-8 persen bila harga BBM mencapai Rp10.000. Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat dan angka kemiskinan berpotensi meningkat,” ungkap Sartono. Kondisi ini juga diperparah dengan belum maksimalnya program bansos.

Program bansos pemerintah masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak, seperti UMKM dan sektor informal. Legislator dapil Jatim VII ini berharap, pemerintah mau mendengar aspirasi dan keluh kesah rakyat yang menolak agar harga BBM tidak naik. “Penolakan ini merupakan suara rakyat yang berat dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” tutup Sartono. (mh/aha)