Harga BBM Naik, Hafisz Thohir: Ekonomi Rakyat Akan Jatuh

25-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar belum perlu dilakukan. Pasalnya, menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih bisa menyebabkan dampak yang jauh lebih serius ketika BBM dinaikkan.

 

“Tidak baik kondisi saat ini (pemerintah) menaikkan harga BBM. Rakyat belum pulih secara ekonomi. Lalu kalau pemerintah menaikan BBM pasti ekonomi rakyat yang baru membaik tersebut akan jatuh lagi. Pada akhirnya ekonomi semakin berat," kata Hafisz kepada awak media, Kamis (25/08/2022).

 

Menurutnya, jika kenaikan BBM benar dilakukan, maka akibatnya sejumlah proyeksi ekonomi akan terdistorsi cukup dalam. “Kalau ekonomi berat maka transaksi/perdagangan akan terkontraksi. Kalau kontraksi maka target ekonomi akan tidak tercapai. Kalau target tidak tercapai maka penerimaan negara akan turun (tidak tercapai pula). Sehingga ini menjadikan kenaikan BBM menjadi sia-sia belaka. Upaya yang sia-sia,” kritik Hafisz.

 

Yang jelas, menurut Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, opsi menaikan BBM bukanlah pilihan yang rasional. Justru sebagai pilihan yang cukup terjal dan mengandung high risk (risiko tinggi). “Shortcut ini bukan terobosan yang baik. Kalau salah ambil langkah (naikkan BBM) bisa goncang perekonomian kita," pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I tersebut.
 

Hafisz juga menilai kenaikan harga ini menciderai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi; "Semua yg ada didalam dan diatas bumi dan segala sesuatunya dikuasai oleh negara utk dipergunakan sebesar2nya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat". Dirinya mengaku heran, jika Menteri Keuangan RI 'ngotot' minta harga BBM dinaikkan, padahal rate/harga ICP di pasaran dunia sedang turun.

 

Namun, ia meyakini, jika Presiden Joko Widodo tidak akan memberatkan rakyat Indonesia. "Saya yakin Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat tersebut, tidak akan mengambil keputusan yang tidak populis ini, yang pasti akan menambah beban rakyat," tutup Hafisz. (rnm,mh/sf/aha)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...