Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI . Foto: Runi/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengaku adanya saling lempar melempar dalam permasalahan perbedaan data kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Gianyar. Dimana, jumlah kemiskinan yang dihasilkan berbeda-beda. Dalam paparan Kepala Dinas Sosial Gianyar Anak Agung Putri Ari, terungkap adanya perbedaan data kemiskinan antara pemda dengan data kementerian.

Demikian terungkap dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI  dengan Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun, Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Direktur Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI I Gusti Made Sunarta, Kepala Seksi Bina Kelembagaan PTKIN Sub Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat PTKI Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Lelis Tsuroya Herniatin, perwakilan Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Aula Kantor Bupati Gianyar, Bali,  Senin (1/8/2022).

Dalam pertemuan tersebut terungkap, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Gianyar dari Kementerian Sosial yang tertera sebanyak 53.573 kepala keluarga (KK) dan data Pemkab Gianyar sebanyak 7.554 KK. Adapun pendataan kriteria data masyarakat miskin yang dilakukan Pemkab Gianyar memiliki 11 kriteria dengan jumlah yang didapat sebanyak 7.554 orang, sedangkan DTKS  Kemensos memakai 14 kriteria, menghasilkan data sebanyak 53.573 orang.

“Banyaknya keluhan terkait data sosial dan kemiskinan yang berasal dari pusat dinilai tidak responsif. Jadi kadang sudah meng-input data baru, yang keluar data lama. Akan tetapi pemerintah pusat bilang kelemahan peng-input-an ada di daerah, terjadilah lempar-lempar persoalan data antara pusat dan daerah, sehingga output yang dihasilkan terkait data hingga saat ini membuat data tidak akurat,” jelas Diah.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, Komisi VIII DPR RI berencana melakukan pengecekan data sampai proses meng-input datanya secara langsung, sehingga dapat diketahui kelemahannya. Terlebih ia mengharapkan, adanya unit kerja yang khusus menangani persoalan pendataan. “Saya berharap data ini punya direktorat sendiri yang khusus menangani pendataan yang sepertinya sepele tinggal perintah, tapi kalau memang operasionalisasi datanya tidak adaptif, kan susah. Untuk itu kita akan evaluasi aplikasinya atau sistem input-nya,” kata Diah.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas kepada masyarakat Gianyar. Sementara dari Kementerian PPPA juga memberikan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik berupa dana perlindungan anak dan perempuan sebesar Rp451.800.000, serta BAZNAS memberikan bantuan modal usaha kepada difabel yang masing-masing menerima Rp2 juta kepada 10 penerima, serta bantuan penanggulangan bencana dari DPR RI dan Kemensos sebesar Rp384.963.150. (rni/sf)