Rieke Diah Pitaloka Dukung BUMN Memulai Industri Kantong Darah di Tanah Air

02-08-2022 / KOMISI VI
Anggota komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto: Ist/nvl

 

Anggota komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung penuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi memulai industri kantong darah dengan melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI). Pasalnya, selama ini Indonesia masih mengimpor kantong darah dari negara lain.

 

"Saat ini kita masih impor kantong darah pada kondisi tertentu misalnya saat terjadi suatu tes negara eksportir seperti bencana maka dapat berimbas terhadap risiko ketersediaan darah untuk kebutuhan medis di tanah air,” ujar Rieke kepada awak media saat kunjungan ke PMI Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (1/8/2022).

 

Akibatnya kantong darah yang masih impor dari luar negeri, lanjut Rieke, maka darah bagi kebutuhan medis di Indonesia tergolong mahal. Menurut PMI Kabupaten Bekasi, satu kantong darah harganya sekitar Rp100 ribu. Padahal persoalan darah merupakan masalah kemanusiaan, sehingga darah tidak boleh diperjualbelikan.

 

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menilai sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk mendirikan industri kantong darah, dan Indonesia memiliki potensi dan pengembangannya. Oleh karena itu Rieke mendukung BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang salah satu prioritas risetnya adalah bidang kesehatan. 

 

Terutama mengkaji secara mendalam terkait teknologi dan inovasi untuk pembangunan industri nasional kantong darah dan fraksionasi plasma darah. “Ke depan kami akan membicarakan isu kantong darah dan fraksionasi plasma darah ini kepada Kementerian BUMN sebagai mitra kerja kami di Komisi VI DPR RI,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...