Kenaikan Biaya Haji Harus Diantisipasi

02-08-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Aisyah/nvl

 

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Arab Saudi secara mendadak memberlakukan kenaikan biaya masyair (biaya layanan angkutan bus di Arafah, Muzdalifah dan Mina) dari SAR1.800 menjadi SAR5.656 atau setara Rp21,76 juta per jemaah. Kebijakan tersebut berdampak terhadap adanya penambahan biaya, meski tidak dibebankan kepada para jemaah haji asal Indonesia. Hal ini yang menjadi fokus Komisi VIII DPR RI agar dapat diantisipasi kedepannya jika ada penambahan biaya secara mendadak seperti ini.

 

“Pembayaran yang diwajibkan kepada jemaah itu hampir Rp100 juta, yakni Rp98 juta. Sementara yang dibayarkan oleh jemaah haji hanya Rp42 juta. Jika posisi keuangan haji kita seperti ini dan kebijakan Saudi yang tidak dapat kita duga kedepannya, kita harus dapat mengantisipasinya di masa yang akan datang. Karena tanggungan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) akan menjadi dua kali lipat,” Kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (1/8/2022).

 

Dalam kesempatan itu, Marwan juga mengatakan ada kemungkinan penambahan kuota jemaah haji internasional dari yang sebelumnya 2 juta menjadi sekitar 5 juta orang. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap jemaah Indonesia, termasuk di Jateng. Perlu diketahui, Jateng merupakan salah satu daerah penyumbang kuota jemaah haji terbanyak dari Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya satu asrama haji lagi di Jateng.

 

"Kami ingin ada satu asrama haji lagi di wilayah Pantura, nanti bandaranya melalui Bandara Internasional Ahmad Yani. Sudah ada beberapa usulan lokasi tapi masih perlu tindak lanjut lagi, jadi kami ingin pemerintah provinsi ikut membantu penyiapan lahan," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

 

Merespon hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya pun berencana membangun asrama haji baru. Asrama tersebut diharapkan dibangun di kawasan pantura (pantai utara) Jawa Tengah, tepatnya di sekitar Kota Semarang. "Dengan peningkatan jumlah kapasitas calon jemaah haji, rasa-rasanya perlu satu lagi dibuat asrama haji, tapi di wilayah Pantura. Sebenarnya yang paling bagus di sekitar Semarang, Semarang Raya. Apakah nanti di Semarang, di Demak atau Kendal," pungkas Ganjar. (ais/sf)

BERITA TERKAIT
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...